Lain-lain

Subri dan Taman Kota


Oleh: Imam Wahyudi

Litbang Redaksi Koran Pantura

 PROBOLINGGO – Saya mengenal mendiang Wakil Walikota Probolinggo HM Soufis Subri sejak beliau masih fokus sebagai seorang arsitek dengan nama besar perusahaannya: SubriKons. Kami tidak terlalu sering bertemu. Tetapi setiap ada kesempatan bertemu, diskusi kami selalu seru.

Mas Subri, begitu saya biasa menyapanya, merupakan sosok teman diskusi yang tidak mudah goyah. Dia selalu kukuh pada pemikirannya yang dilandasi basic keilmuan kuat. Kalau ada kesempatan bertemu, topik-topik yang paling banyak kami bincang seputar kebijakan publik dan tata kota. Terutama di Kota Probolinggo.

Terjun ke dunia politik, rasanya belum pernah terbersit di pikirannya masa itu. Tetapi saya tahu betul bila Mas Subri menaruh perhatian besar pada ihwal politik dan pemerintahan.

Di tahun-tahun muda 2000-an, saya masih menjadi redaktur harian Radar Bromo. Ada satu topik perbincangan dengan Mas Subri di masa itu yang sangat membekas dalam ingatan. Saya dapat tugas bermitra media dengan Dinas Lingkungan Hidup (dulu masih DKLH) dalam program tamanisasi di sepanjang tepian jalan protokol Kota Probolinggo. Dari program ini kemudian lahir julukan baru untuk Kota Probolinggo: Kota Seribu Taman.

Suatu saat dalam perjalanan program tamanisasi itu, Mas Subri datang ke kantor. Ia sejatinya datang untuk urusan kerjasama SubriKons dengan Radar Bromo. Tetapi karena bertemu dengan saya, Mas Subri jadi lama banget di kantor.

Kami berdiskusi tentang tamanisasi. Saya ingat betul, Mas Subri mengritik tajam program tamanisasi dari perspektif tata kota. Dalam hematnya, tamanisasi ini tidak tepat, dengan beberapa alasan.

Alasan pertama, taman yang dibikin di sepanjang tepi atau bahu jalan Kota Probolinggo cenderung merupakan taman hias tak ubahnya taman di rumah atau perkantoran, bukan taman kota.

Taman hias nilai estetikanya menjadi nomor satu. Taman hias berisi aneka bunga dan tanaman hias, lampu-lampu hias, bahkan rumput yang harganya tidak murah. Memang akan jadi jajaran taman yang indah. Tetapi taman hias membutuhkan perawatan intens dan tidak murah.  “Kelak, taman-taman sebanyak itu akan bermasalah dengan perawatannya,” kurang lebih begitu peringatan yang diungkapkan Mas Subri waktu itu. 

Menurutnya, ceritanya akan lain bila yang dibikin adalah taman kota. Taman kota mengutamakan pemanfaatan ruang dengan menanam vegetasi yang mampu menjaga kualitas lingkungan: menyerap polutan atau menjadi peneduh.

Nilai estetika taman kota menjadi nomor dua setelah fungsi dan tujuang lingkungannya terpenuhi.  Paralel dengan itu, tentu perawatan taman kota lebih hemat dan praktis dibanding taman hias.  

Alasan kedua, konsep tamanisasi yang sedang dijalankan saat itu tidak ideal bila ditinjau dari aspek tata kota, khususnya konsep penataan jalur pedestrian (pejalan kaki) dan taman kota.

Konsep idealnya menurut Mas Subri, setelah badan jalan, ada taman (kota) sebagai peneduh dan penyerap polutan, baru kemudian trotoar sebagai jalur pedestrian.  Dalam konsep yang disebutnya ideal itu, pejalan kaki di trotoar masih terlindungi dan diteduhi oleh taman kota dari lalu lalang kendaraan. 

Sedangkan di Kota Probolinggo, kondisi eksisting yang dominan (saat itu dan ternyata masih bertahan sampai saat ini) adalah badan jalan, trotoar, baru taman (hias). Mas Subri menyebut kondisi ini belum ideal, terutama karena belum melindungi pedestrian. 

Dalam perbincangan itu, saya memaparkan saja inti tamanisasi yang digagas DLH. Pertama, pemerintah berniat mempercantik kotanya dengan memanfaatkan space-space kosong di tepi atau bahu jalan menjadi taman.

Kedua, pemerintah berniat membangun sense of belonging masyarakat Kota Probolinggo terhadap kotanya sendiri. Ikhtiarnya ialah dengan mengajak elemen-elemen dalam masyarakat untuk berpartisipasi membuat taman di tepi jalan yang disediakan oleh DLH, maupun di depan rumah dan kantor kerja masing-masing.

Siapa yang akan merawat? Gagasan dasarnya dulu, yang bertanggung jawab merawat adalah masing-masing elemen organisasi/satuan kerja/lembaga yang mendapat “kapling” taman. Ide dasarnya dulu, ini menjadi semacam tali simpul partisipasi masyarakat. Akan sangat elok bila semua elemen pemilik “kapling” taman melakukan kegiatan bersih-bersih merawat tamannya setiap satu atau dua minggu sekali. 

Lalu bagaimana dengan peran pemerintah? Pemerintah melalui DLH mengambil peran melakukan penyiraman taman setiap harinya. Berikutnya, DLH meneruskan tamanisasi dengan program penanaman pohon masal di setiap tepi jalan. Dengan demikian, tetap ada vegetasi penyerap polutan dan peneduh di setiap jalan kota.

Kritik tajam Mas Insinyur Subri tentu benar isinya. Tetapi gagasan tamanisasi juga tidak berarti sepenuhnya salah. Akhirnya, garis kompromi dalam perbincangan itu ada dua. Satu, pemerintah wajib punya formula kebijakan soal perawatan “Seribu Taman” itu, agar kelak tidak menjadi beban yang memberatkan bagi pemilik “kapling” taman. Dua, pemerintah wajib melakukan pengembangan jalan kota dengan konsep ideal.

Setelah perbincangan itu, saya semakin jarang bertemu Mas Subri.

Sementara, program tamanisasi memberi dampak istimewa. Ikut memberi kontribusi besar atas keberhasilan Kota Probolinggo meraih kembali penghargaan bergengsi nasional bidang lingkungan: Adipura. Bahkan penghargaan Adipura berhasil diraih secara berturut-turut oleh Kota Probolinggo. Keberhasilan ini seperti membalik citra buruk Kota Probolinggo yang pernah mendapat predikat termasuk “Kota Kotor”.

Namun, apa yang menjadi kekhawatiran Mas Subri, perlahan-lahan juga menjadi  kenyataan. Sepanjang tepi jalanan Kota Probolinggo yang mula-mulanya sangat indah oleh berbagai tanaman hias, lampu dan lampion, bahkan air mancur, perlahan-lahan kusam, tidak terawat dan rusak.

Taman-taman yang diidealkan sebagai simpul partisipasi masyarakat itu seperti perlahan-lahan aus, bahkan hilang. Tidak ada lagi gerakan merawat taman-taman pinggir jalan itu, kecuali sesekali saja oleh beberapa organisasi perangkat daerah. 

***

Tahu-tahu saya dengar Mas Subri masuk partai politik. Tahu-tahu Mas Subri jadi Ketua Partai Demokrat. Tahu-tahu Mas Subri nyalon wakil walikota, mendampingi Habib Hadi Zainal Abidin, dan akhirnya berhasil terpilih.

Terpilihnya Mas Subri membuat saya punya harapan besar pada pembangunan Kota Probolinggo. Terutama agar pikiran-pikiran besar Mas Subri tentang tata kota, bisa terwujud dengan posisinya sebagai wakil walikota.

Setelah Mas Subri menjabat wakil walikota Probolinggo, kami hanya satu-dua kali  bertemu. Tetapi perbincangan seru macam dulu sudah tidak bisa terjadi lagi. Tentu saya paham, situasi Mas Subri sudah tidak sama dengan dulu. Tugas-tugas sebagai wakil kepala daerah tentu sangat menyita waktunya.

Lalu tahu-tahu saya dengar kabar Mas Subri terpapar Covid-19 hingga kondisinya drop. Sempat ada rasa lega waktu dengar kabar beberapa hari kemudian bahwa alat ECMO (Extra Corporeal Membrane Oxygenation) sudah dilepas dari tubuh Mas Subri. Saya pikir kondisinya sudah berangsur membaik.

Tetapi, Rabu pagi kabar mengejutkan itu datang. Tiba-tiba saja di grup-grup WA ramai beredar pesan duka cita atas wafatnya Mas Subri. Serasa masih belum percaya, saya buka facebook. Oh, akun-akun milik organisasi perangkat daerah sudah banyak memosting ucapan duka atas meninggalnya Wakil Walikota Soufis Subri.

Allah lebih sayang padamu Mas. Semoga damai di surganya Allah. (*)


Bagikan Artikel