Lain-lain

Resah Keanggotaan BPJS

PROBOLINGGO – Warga Kota Probolinggo sedang resah oleh kabar tentang pemutusan kerjasama BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) dengan 700 rumah sakit (RS). Warga jadi ragu apakah mau meneruskan keanggotaannya sebagai peserta BPJS  atau tidak.  

Salah satu warga yang gundah adalah Hostrin Hidayati (58), warga RT 1 RW 1 Kelurahan Pilang, Kecamatan Kademangan. Ia bingung dengan keanggotaannya di BPJS mandiri kelas 1. Ia ragu apakah diteruskan atau diputus. Sebab dirinya mendengar kabar di televisi, bahwa ada sekitar 700-an rumah sakit yang ditolak oleh BPJS. Akhirnya, Hostrin mengurungkan niatnya membayar iuran BPJS sebesar Rp 80 ribu setiap bulannya. 

Hostrin memilih menunggu kabar lanjutan, apakah rumah sakit di Probolinggo  termasuk yang diputus kerjasamanya oleh BPJS atau tidak. Untuk itu, ia mencari informasi ke mana-mana.  “Saya mau bayar BPJS, tetapi khawatir nanti kalau masuk rumah sakit ternyata nggak dibiayai oleh BPJS.  Ya, nunggu kabar saja,” ujarnya, kemarin (8/1) siang.

Menyikapi kebingungan warga, Plt Direktur RSUD dr Moh. Saleh Kota Probolinggo drg Rubiyati menegaskan, RSUD milik Pemkot Probolinggo ini sudah melakukan perpanjangan kontrak kerjasama dengan BPJS. Karenanya, ia berharap warga tenang.

Rubiyati juga mempersilahkan warga membayar iuran bulanan BPJS. “Nggak perlu khawatir dengan kabar tersebut. Kami sudah memperpanjang kontrak kerjasama  dengan BPJS,” katanya.

Menurutnya, rumah sakit yang diputus kerjasamanya oleh BPJS adalah rumah sakit yang belum terakreditasi. Selain itu, ada RS yang memutus kerjasamanya dengan BPJS karena tanggungan pasiennya belum atau tidak dibayar oleh BPJS. “Tanggungan BPJS ke RSUD sudah dibayar. RSUD dr Saleh tidak mungkin diputus kerjasamanya, karena sudah terakreditasi,” imbuhnya.

Sementara itu, Agung Kurniawan dari Bagian Komunikasi Publik BPJS Cabang Pasuruan saat dijumpai di Pengadilan Negeri (PN) Kota Probolinggo menjelaskan, BPJS tidak akan bekerjasama dengan RS yang belum terakreditasi. Itu sesuai Permenkes nomor 99 tahun 2015 tentang Perubahan atas Permenkes 71 tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional serta Perpres 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, pasal 67.

Dijelaskan, untuk Kota dan Kabupaten Pasuruan dan Probolinggo, yang jumlah RS-nya ada 18. Seluruhnya bekerja sama dengan BPJS. Termasuk 4 RS yang awalnya tidak bekerjasama dengan BPJS, dengan alasan belum terakreditasi.

Meski belum terakreditasi, namun saat ini 4 RS tersebut, yaitu RSUD Grati, RS Sahabat, RS Asih Abyakta, dan RSIA Fatimah sudah bekerjasama dengan BPJS.  “Karena keempat RS itu sudah mendapat rekomendasi dari Kemenkes. Pasien yang berobat ke empat RS itu  tidak perlu khawatir. Kami sudah kerjasama dengan mereka,” jelasnya.

Hanya, Agung belum mengetahui apakah kerjasama dengan empat RS itu akan diperpanjang atau tidak, setelah tanggal 30 Juni 2019. Sebab, rekomendasi Kemenkes berlaku hingga tanggal tersebut. “Soal diperpanjang atau tidak, kita menunggu dari BPJS pusat. Karena pusat yang menentukan,” terangnya. (gus/iwy)


Bagikan Artikel

Tinggalkan Balasan