Lain-lain

KPPBC Probolinggo Musnahkan 506 Ribu Batang Rokok Ilegal


PROBOLINGGO – Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean (TMP) C Probolinggo Selasa (25/8) pagi melakukan pemusnahan barang bukti rokok ilegal hasil operasi. Total ada 506.443 batang rokok illegal yang dimusnahkan kemarin.

            Barang bukti yang dimusnahkan itu meliputi 506.443 batang rokok illegal; 88 liter MMEA (Minuman Mengandung Etil Alkohol); 385 gram TIS (Tembakau Iris); dan 364 keping pita cukai. Produk sebanyak itu merupakan hasil operasi Bea Cukai Probolinggo selama Juli 2020 di tiga wilayahnya, yaitu Kota dan Kabupaten Probolinggo, serta Kabupaten Lumajang.

Produk illegal senilai Rp 499.758.443 itu dimusnahkan di halaman depan Kantor Bea Cukai Probolinggo. “Ini telah merugikan negara sebesar Rp 219 821.495,” kata Kepala Bea Cukai Probolinggo Andi Hermawan, kemarin.

Menurutnya, pemberantasan rokok tanpa cukai dan produk illegal lainnya mampu menekan peredaran rokok illegal menjadi 3 persen. Ini sesuai target Kementerian Keuangan. Upaya ini sekaligus upaya mendukung iklim industri dan perdagangan legal.

“Dari kegiatan ini diharapkan mampu menurunkan jumlah peredaran rokok illegal. Tujuan lain sebagai sarana sosialisasi ke masyarakat,” ujarnya. Pihaknya akan menindak tegas setiap pelanggaran cukai. Karenanya, ia berharap masyarakat yang memiliki usaha rokok agar mengurus izin.

Andi menambahkan, operasi yang dilaksanakan ini tidak lepas dari peran tiga pemerintahan di wilayahnya. “Ini bukti kerjasama yang terjalin selama ini. Pemberantasan rokok ilegal ini dilakukan secara masif,” katanya.

Sementara itu, Walikota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin mengatakan, kehadirannya di acara pemusnahan tersebut merupakan bentuk komitmen Pemkot Probolinggo untuk bersama-sama menggempur peredaran rokok ilegal. Sebab, peredaran rokok ilegal itu merugikan negara dan masyarakat.

“Tentunya, rokok illegal berdampak pada kinerja pasar dan industri tembakau resmi. Rokok illegal juga tidak menginformasikan kandungan tar dan nikotinnya. Pastinya membahayakan  masyarakat yang mengonsumsi. Dan yang tak kalah penting, merugikan negara,” tegasnya.

Walikota menjelaskan, penerimaan negara dari cukai dikembalikan ke pemerintah daerah yang digunakan berbagai kegiatan. Ada 50 persen yang diarahkan untuk program jaminan kesehatan masyarakat dalam bentuk dana bagi hasil atau DBHCT.

Pemkot Probolinggo mendapat DBHCT sebesar Rp 16,6 miliar. Dana itu dialokasikan ke kegiatan peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan pemberantasan barang kena cukai ilegal.

“DBHCT bisa direfocusing untuk penanganan Covid-19. Oleh karena itu saya mengajak semuanya menggempur rokok ilegal. Kenali dengan benar apa saja rokok ilegal seperti rokok polos, tanpa pita cukai, rokok dengan pita cukai palsu dan lain sebagainya,” ujarnya. (gus/iwy)


Bagikan Artikel