Lain-lain

Hentikan Bansos Tahap 3, NasDem Sebut Pemkot Tak Peka


PROBOLINGGO – Warga Kota Probolinggo yang terdampak pandemi covid-19 tak bisa lagi mendapatkan bantuan sosial (bansos) sembako. Khususnya yang tidak tercover bantuan lain dari pemerintah. Pasalnya, bantuan berupa beras itu telah dihapus sejak bulan ini oleh Pemkot Probolinggo.

Keputusan Pemkot itu cukup disesalkan oleh Fraksi Partai NasDem DPRD Kota Probolinggo. Fraksi NasDem menyebut Pemkot tidak peka dengan kondisi warganya. Kondisi ekonomi warga saat ini masih belum pulih akibat terdampak pandemi covid-19.

Sekretaris Fraksi Nasdem DPRD setempat Sibro Malisi mengatakan, Pemkot harus menggulirkan bansos sembako tersebut sesuai janjinya hingga Desember tahun ini. Masyarakat tentu berharap bantuan disalurkan sesuai janji. Pada Juni lalu, setiap penerima mendapat 10 kilogram beras berikut mie instan dan minyak goreng. Sementara pada Juli 15 kilogram beras.

“Untuk Agustus, tidak ada bantuan beras seperti 2 bulan sebelumnya. Ya, karena bantuan tahap ketiga ini sudah dihentikan oleh Pemkot,” ungkap Sibro.

Tidak dilanjutkannya bansos tersebut terungkap saat pembahasan LPP APBD 2019 pekan kemarin. Sibro menanyakan hal tersebut langsung ke Sekda Kota Probolinggo dr. Ninik Ira Wibawati. “Saya kaget dapat jawaban bansos di-cancel mulai Agutus. Agustus warga tidak terima bansos,” kata mantan wartawan Koran Pantura ini.

Sibro menyayangkan hal tersebut. Ia mengakui jika pemerintah pusat mengubah struktur tim penanganan covid. Namun hal itu tak lantas membuat program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dihentikan. Ia mengaku tidak paham dengan alur pemikiran pemkot.

“Ini aneh dan saya rasa pemerintah tidak peka. Tanpa ada alasan yang jelas bantuan sosial tiba- tiba tidak direalisasikan,” sergahnya.

Ia mengatakan, kebijakan menghentikan bansos berbanding terbalik dengan kebijakan pemerintah pusat. Pasalnya, pemerintah pusat menggenjot berbagai jenis bantuan, termasuk bantuan bagi pekerja sebesar Rp 600 ribu per bulan. Ada pula bantuan tunai langsung Rp 600 ribu bagi warga pra sejahtera.

“Lha kok  justru pemerintah daerah menghentikan bantuannya. Padahal hanya struktur nama saja yang diubah, dari tim penanganan covid menjadi tim pemulihan ekonomi,” kata Ketua Komisi II DPRD Kota Probolinggo ini.

Menurutnya, tidak ada alasan yang rasional untuk menghentikan program bansos. Padahal alokasi anggarannya sudah ada. Yakni memakai dana tak terduga sebesar lebih dari Rp 70 miliar. Jika bansos tetap tidak direalisasikan, hal itu akan memicu kegaduhan di masyarakat.

Karena itu, ia berharap Pemkot menarik kebijakan tersebut serta peka terhadap kondisi warga. Sehingga bansos yang sempat ditiadakan, kembali dianggarkan. “Pandemi covid-19 belum usai. Masyarakat tengah menunggu bansos. Kami berharap pemkot mengubah kebijakannya dengan tetap merealisaisikan bansos sembako tahap tiga,” harapnya. (gus/eem)


Bagikan Artikel