Lain-lain

Armada Bus Terkendala Rapid Test


PROBOLINGGO – Meski sejumlah terminal di wilayah Jawa Timur sudah dibuka, namun masih banyak armada bus yang belum beroperasi. Termasuk bus milik PO Mila Sejahtera, Kota Probolinggo. Salah satu kendala yang dirasakan armada bus ialah syarat rapid test bagi kru bus.

PO Akas Mila Sejahtera misalnya, memiliki ratusan unit bus. Tetapi yang beroperasi  tidak lebih dari 20 unit. Direktur PO Mila Sejahtera Zandy Hardiyanto merinci, armadanya yang beroperasi hanya 15 bus bomel (ekonomi) dan 5 bus patas.  

Sedangkan armada bus pariwisata tidak ada yang jalan sama sekali karena pandemi corona. Namun untuk Juli sudah ada dua orang yang menghubungi PO Mila untuk berwisata. “Kalendernya sudah diblok atau dikasih tanda. Tetapi masih belum ada kepastian,” ujar Zandy kepada wartawan, usai acara peresmian Bus Tangguh Menuju Transportasi New Normal, Kamis (2/7) pukul 13.30.

Acara itu dilangsungkan di aula PT Mila Sejahtera, Jalan Raya Panglima Sudirman Kota Probolinggo. Dalam acara tersebut hadir Kapolres Probolinggo Kota AKBP Ambariyadi Wijaya.

Soal masih banyaknya armada yang belum beroperasi, Zandy menyebut penyebabnya ialah penumpang masih sepi. Kru bus tidak mau bekerja atau jalan, kalau pengeluaran lebih besar dari penghasilan. “Pertimbangannya itu. Penumpang masih sepi. Kendati pemerintah menaikkan tarif, namun belum berpengaruh terhadap pendapatan,” tandasnya.

Saat ditanya soal kerugian dalam masa pandemi, Zandy menyatakan perusahaannya tidak rugi. Namun, perusahaannya tidak memilik penghasilan sama sekali. “Penghasilan dari mana? Lha wong seluruh armada enggak jalan sama sekali. Kalau karyawan kantor, masuknya gantian,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Organda Cabang Probolinggo Tomi Wahyu Laksono berharap, pemerintah segera menjawab surat permintaan rapid test. Surat permintaan itu dilayangkan satu bulan lalu, tetapi hingga kini belum dijawab oleh pemkot. “Surat permohonan rapid test gratis. Kasihan kru bus. Mereka tidak bekerja karena terhalang persyaratan. Kru bus harus bawa surat rapid test,” ujarnya.

Menurutnya, kru bus, sopir, kondektur dan pembantu sopir (kenek), tidak mampu menjalani rapid test karena biayanya mahal. Padahal, masa aktif rapid test hanya 14 hari. “Kerja saja belum tentu membawa uang. Mereka masih dibebani biaya rapid test. Kasihan kan mereka. Ya, kami minta dibiayai oleh pemkot,” pinta Tomi.

Sedangkan Kapolres Probolinggo Kota AKBP Ambariyadi Wijaya berharap, kru bus melaksanakan protokol kesehatan saat bekerja. Menyemprot bus dengan disinfektan sebelum berangkat dan menyediakan sabun pencuci tangan. Selain itu, selalu mengingatkan penumpang untuk menjaga jarak dan memakai masker. 

“Kru bus banyak yang tidak kenal dengan penumpang. Kita tidak tahu kan kalau ada penumpang yang bawa virus corona. Makanya, terapkan protokol kesehatan,” ujar Kapolresta kepada puluhan kru bus yang hadir dalam acara kemarin.

Menurutnya, diadakannya sosialisasi ini berangkat dari keprihatinannya terhadap grup Akas sebagai perusahaan otobus terbesar di Probolinggo, bahkan di Jawa Timur. AKBP   Ambariyadi tidak ingin bus tidak beropersi karena kendala di lapangan. “Kita tahu perusahaan ini terbesar dan karyawannya pun banyak. Kita ingin kelangsungan hidupnya tetap jalan. Kami tadi menyarankan untuk selalu taat pada protokol kesehatan,” katanya.

Terhadap biaya rapid test yang dianggapnya mahal dan menjadi kendala armada bus, Kapolresta berjanji akan mendiskusikannya dengan walikota. Pihaknya akan mensupport pemkot agar apa yang menjadi kendala kru bus dapat diatasi. “Kita harus cari solusinya, agar Akas dan karyawannya tetap survival. Tidak ada karyawan yang dirumahkan. Kita akan cari solusinya bersama pemkot,” katanya. (gus/iwy)


Bagikan Artikel