Lain-lain

Kabupaten Krisis Pengawas SD

PROBOLINGGO – Dunia pendidikan di Kabupaten Probolinggo saat ini sedang dilanda krisis tenaga pengawas sekolah dasar (SD). Dari kebutuhan ideal sekitar 60 pengawas, saat ini tersedia hanya sekitar 40 orang. Sedangkan 20 orang lainnya sudah purnatugas atau pensiun tahun 2018 ini.

Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan (Dispendik) Kabupaten Probolinggo Edi Karyawan. Menurutnya, saat ini tenaga pengawas di 24 kecamatan di Kabupaten Probolinggo menangani sekolah di luar batas ideal. Sekitar 616 SD negeri dan swasta hanya dihandle oleh sekitar 40 orang pengawas.

“Idealnya 1 pengawas membawahi atau melakukan supervisi terhadap 10 sekolah saja di wilayah kerjanya. Tetapi sekarang ini 1 pengawas yang masih aktif harus mengawasi sekitar 15 sekolah,” ujar Edi Karyawan, Jumat (28/12).

Yang terjadi saat ini menurut Edi sangat tidak efektif dan membebani kinerja dari pengawas. Padahal, pengawas harus secara intensif melakukan pembinaan pengembangan kualitas sekolah, kinerja kepala sekolah, kinerja guru, dan kinerja seluruh staf sekolah.

Selain itu, pengawas juga harus melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan program sekolah beserta pengembangannya. Sekaligus melakukan penilaian terhadap proses dan hasil program pengembangan sekolah secara kolaboratif dengan stakeholder sekolah.

“Pada intinya, tugas pengawas saat ini sangat berat, karena sekolah yang harus diawasi jumlahnya di atas batas ideal. Dampaknya, jika hal ini terus berlanjut, kualitas pendidikan di Kabupaten Probolinggo bisa jadi taruhannya,” katanya.

Atas kondisi ini, Dispendik Kabupaten Probolinggo berusaha menutup kekurangan dengan rencana menggandeng Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LP2KS). Terutama untuk mengadakan seleksi bagi 20 pengawas.

Namun, anggaran yang harus disediakan jumlahnya tidak kecil. Dispendik belum mampu membiayainya. “Jalan keluarnya adalah menunggu adanya seleksi pengawas oleh daerah tetangga secara kolektif. Itu agar cost-nya tidak terlalu besar dan tak dibiayai oleh APBD,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia (APSI) Kabupaten Probolinggo Joko Sanjaya menyebut kebutuhan 20 pengawas itu sudah sangat mendesak. Sebab, jumlah tenaga pengawas yang ada saat ini akan terus berkurang karena sejumlah pengawas tahun depan juga akan memasuki masa pensiun tahun depan.

“Kami berharap segera ada perekrutan tenaga pengawas yang diadakan oleh Pemkab Probolinggo, mengingat kinerja pengawas saat ini sudah sangat berat dan membutuhkan tambahan tenaga untuk membantu mengovernya,” ujarnya.

Ditambahkannya, dengan 10 sekolah saja bagi 1 pengawas sebenarnya sudah maksimal. Pasalnya kondisi geografis Kabupaten Probolinggo tidak sama. Tidak jadi masalah apabila pengawas itu bertugas di daerah dataran rendah. Kinerja pengawasnya dipastikan akan maksimal karena jarak antara 1 sekolah dengan sekolah lainnya cukup berdekatan.

Tetapi, bagi pengawas yang ada di wilayah atas, mengawasi 10 sekolah tentunya cukup perkara mudah. “Butuh banyak pengorbanan tenaga, waktu, dan biaya. Apalagi harus ditambah sampai 15 sekolah. Itu sungguh pekerjaan yang sangat berat,” kata Joko. (tm/iwy)


Bagikan Artikel

Tinggalkan Balasan