Lain-lain

229 Guru Pensiun di 2019

PROBOLINGGO – Selain problem kekurangan tenaga pengawas, dunia pendidikan di Kabupaten Probolinggo juga menghadapi masalah kekurangan tenaga guru. Ada 229 guru sekolah dasar (SD) di Kabupaten Probolinggo yang bakal pensiun di tahun 2019.

Ini sekaligus memangkas jumlah guru berstatus PNS di Kabupaten Probolinggo yang saat ini hanya bejumlah sekitar 2.500. Sedangkan jumlah total guru berstatus PNS dan honorer di Kabupaten Probolinggo saat ini sekitar 5.000.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo Dewi Korina melalui Kepala Bidang Tenaga Kependidikan Edi Karyawan. Menurutnya, tahun 2019 merupakan frase yang cukup sulit bagi Dispendik Kabupaten Probolinggo. Sebab, antara kebutuhan dan ketersediaan guru sangat tidak berimbang,

“Alhasil kami akan terus memaksimalkan tenaga honorer yang ada saat ini untuk menutup kekosongan jabatan yang ditinggalkan oleh para guru yang akan segera pensiun sepanjang tahun 2019,” kata Edi, Jumat (28/12) lalu.

Menurutnya, Badan Kepegawaian Negara (BKN) menjatah Kabupaten Probolinggo dengan tenaga guru berstatus CPNS sebanyak 214 orang. Namun hal itu masih tak mampu menutup defisit tenaga guru yang akan terjadi pada tahun 2019.

 “Antara jumlah tenaga guru yang pensiun dan direkrut timpang. Jadi kami harus memutar otak dengan memberdayakan guru honorer yang ada untuk sementara waktu menutup defisit tersebut hingga adanya guru tetap secara definitif,” sebutnya.

Meski mengalami defisit tenaga guru SD, Edi Karyawan menjamin hal tersebut tak akan berpengaruh pada proses kegiatan belajar mengajar (KBM) para siswa. Karena para guru dan kepala sekolah yang ada saat ini masih bisa difungsikan untuk mengajar di kelas guru yang pensiun dengan sistem multigrade dan regrouping sekolah. “Tidak ada pengaruhnya, dan sebisa mungkin tidak berpengaruh pada proses KBM siswa,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua PGRI Kabupaten Probolinggo Purnomo menyebutkan bahwa kebutuhan guru berstatus PNS di Kabupaten Probolinggo sudah sangat mendesak. Pasalnya meski saat ini kekurangan guru PNS telah diisi sebagian oleh tenaga honorer  ber-SK Bupati, tetapi hal tersebut tetap belum mampu memenuhi kekurangan guru yang terjadi. Terlebih setelah ada PP nomor 49 tahun 2018 tentang pelarangan pengangkatan tenaga honorer oleh pemerintah pusat.

“Jadi, kita tunggu saja regulasi dan turunan dari PP nomor 49 tahun 2018 itu. Sebab,  adanya PP itu sebenarnya merupakan sebuah peluang bagi para tenaga honorer di Kabupaten Probolinggo untuk naik kelas menjadi guru PNS sesuai dengan kebutuhan yang diajukan oleh daerah,” kata Purnomo. (tm/iwy)


Bagikan Artikel

Tinggalkan Balasan