Lain-lain

Produsen Batu Bata Diadukan ke Dewan

Pengurus Pokmaswas Mina Bubu ditemui Ketua DPRD Kota Probolinggo Agus Rudiyanto Ghaffur di ruangannya, kemarin. (Agus Purwoko/Koran Pantura)

PROBOLINGGO – Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) Mina Bubu, wadul ke DPRD Kota Probolinggo, Kamis (27/12) sekitar pukul 12.00. Pokmaswas  yang beralamatkan di Jalan Ikan Tongkol Gang 2 Kelurahan/Kecamatan Mayangan itu menyoal keberadaan PT Amak Firdaus Utomo (AFU) yang memproduksi batu bata ringan di kawasan lindung.

Ketua Pokmaswas Mina Bubu Mastuki (51) bersama 2 pengurusnya saat di gedung dewan kemarin ditemui langsung Ketua DPRD Agus Rudiyanto Ghaffur di  ruang kerjanya. Kepada Ketua DPRD, Mastuki menyerahkan surat laporannya.

Mastuki mengaku heran mengapa PT AFU bisa memiliki izin mendirikan bangunan dan izin beroperasi. Padahal, pemkot telah menetapkan kawasan pesisir tersebut masuk kawasan lindung. Ketetapan tersebut tertuang di Peraturan Daerah (Perda) nomor 2 tahun 2010 tentang Tata Ruang dan Wilayah.  

Sedangkan warga setempat atau dekat pabrik PT AFU, meski sudah mengajukan, sertifikat atas tanah yang ditempati tidak kunjung terbit. Sedangkan PT AFU yang dibangun di lahan tambak penuh tanaman mangrove tersebut tidak tercatat di kantor kelurahan. “Katanya izin dan sertifikatnya ada. Masak kalau tidak ada sertifikatnya izinnya keluar. Tapi anehnya, pabrik itu tidak tercatat di kelurahan,” terang Mastuki.

Menurutnya, bangunan apapun tidak boleh menempati kawasan lindung. Karena itu, Mastuki meminta pemkot mencabut izinnya dan melarang pabrik yang menggunakan kawasan lindung 7 hektar tersebut beroperasi. Jika perlu, pabrik dibongkar karena telah melanggar aturan. “Dulu pernah di-hearing dewan. Tetapi enggak jalan, karena buktinya kurang lengkap. Kalau sekarang, bukti yang tidak ada itu sudah kami miliki,” tandasnya.

Atas pengaduan ini, Ketua DPRD Agus Rudiyanto Ghaffur mengatakan siap menindaklanjuti. Pihaknya akan berkoordinasi dengan pimpinan yang lain dan akan mengumpulkan komisi terkait. “Jika permasalahan ini menyangkut tiga komisi yang ada di DPRD, ya kita hearing bersama. Pimpinan DPRD juga dilibatkan,” terangnya.

Sementara itu, Direktur PT. AFU A.A.A Rudiyanto yang juga merupakan  anggota DPRD Kota Probolinggo, mengatakan bahwa sebelumnya permasalahan tersebut pernah dihearing oleh tiga komisi. Menurutnya, masalah itu sudah selesai, karena PT AFU mengantongi izin, baik sertifikat dan izin beroperasi serta IMB.

“Persoalan ini sudah selesai. Salah alamat kalau kami yang dilaporkan ke dewan. Mestinya tanya ke Dinas Penanaman Modal dan  Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP), mengapa mengeluarkan izin,” katanya.

Sedangkan Kabid Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan pada DPM-PTSP Sitrin Suhartono saat dikonfirmasi kemarin mengaku belum mengetahui apakah dinasnya sudah mengeluarkan izin atau tidak. Karenanya, ia enggan berkomentar banyak.

Sitrin mengaku baru beberapa bulan lalu berdinas di DPM-PTSP. “Kami cek dulu ya. Soalnya saya tidak tahu. Mungkin sebelum saya yang mengeluarkan izin,” ujarnya. (gus/iwy)


Bagikan Artikel

Tinggalkan Balasan