Lain-lain

Hasan Aminuddin Soroti Sawah yang Menyempit


JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia telah mengumumkan hasil verifikasi luas lahan baku sawah terbaru. Luasannya mencapai 7.463.948 hektare. Verifikasi tersebut dilakukan melalui mekanisme penghitungan ulang pada 2019.

Pimpinan Komisi IV DPR RI H. Hasan Aminuddin mengatakan, luas lahan baku sawah ini merupakan perhitungan yang sudah divalidasi. Sebab sebelumnya, sawah yang divalidasi hanya seluas 7,105 juta hektare. Dibandingkan dengan data 2018, terjadi penambahan seluas 358.000 hektare. Pengumuman tersebut telah diterbitkan melalui Ketetapan Menteri ATR/Kepala BPN-RI nomor 339/2018 tertanggal 8 Oktober 2018.

“Jika memang ada perubahan data, Kementerian Pertanian harus segera melakukan penyesuaian-penyesuaian data. Terutama yang berkaitan dengan faktor-faktor input pendukung produksi pertanian. Sehingga program yang dicanangkan berjalan dengan baik dan terukur,” terangnya ketika memberi sambutan di acara pengumuman Luas Baku Sawah di Kementerian Pertanian RI di Jakarta Selatan, Selasa (4/2).

Hasan mengatakan, Komisi IV menyambut baik rilis luas baku lahan sawah nasional tersebut. Ia mengamati luas baku sawah ini terjadi karena terdapat lahan sawah di sejumlah daerah. Sebelumnya, sawah-sawah tersebut tidak tertangkap oleh citra satelit karena terdapat genangan. Namun, ia juga mengamati ketersediaan lahan yang terus menyempit dan lahan terdegradasi.

“Dewasa ini banyak lahan sawah yang beralih fungsi menjadi perumahan warga dan lain sebagainya. Antisipasinya harus semakin diseriusi oleh pemerintah,” tegas mantan Bupati Probolinggo ini.

Oleh karenanya, Hasan meminta pemerintah untuk terus melakukan validasi lahan sawah seakurat mungkin. Sehingga data yang dimiliki semakin dapat dipertanggungjawabkan. “Komisi IV tidak ingin ketersediaan lahan semakin berkurang dari waktu ke waktu. Bagaimanapun, pertanian adalah sektor yang sangat vital,” kata suami dari Bupati Probolinggo Hj. P. Tantriana Sari ini.

Komisi IV kata Hasan, juga meminta struktur industri diarahkan agar berbasis pertanian rakyat dengan aplikasi manajemen dan teknologi konvesional. Ia juga meminta akses dan ketersediaan sarana dan prasarana pertanian agar diperhatikan oleh pemerintah. “Apalagi saat ini daya saing produk pertanian masih rendah,” ungkap Ketua DPP Partai NasDem Bidang Agama dan Masyarakat Adat ini. (eem)


Bagikan Artikel