Lain-lain

Polemik Pupuk Langka, Komisi B Datangi DKPP


DRINGU – Sejumlah 6 Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Probolinggo datang ke kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) kabupaten Probolinggo, Rabu (29/1). Mereka melakukan audiensi terkait isu kelangkaan pupuk yang terjadi di kalangan petani.

Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Probolinggo Sugito mengungkapkan, kedatangannya bersama 5 anggota Komisi B lainnya merupakan salah satu bentuk kegiatan kunjungan kerja (kunker) komisi B kepada mitra kerja. Salah satu mitra dimaksud yakni DKPP kabupaten Probolinggo. Rombongan ini disambut Kepala DKPP Kabupaten Probolinggo Nanang Trijoko Suhartono.

“Maksud kedatangan kami ke sini yakni untuk melakukan klarifikasi kepada pihak terkait. Baik itu DKPP ataupun perwakilan perusahaan pupuk terkait dengan adanya keluhan petani yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan pupuk subsidi dan non subsidi,” ungkapnya.

Menurutnya, pihaknya selaku wakil rakyat kerap mendapatkan keluhan dimaksud. Baik ketika menjalankan reses maupun laporan langsung dari petani soal kelangkaan pupuk yang terjadi. “Maka dari itu kami ingin memastikan apakah isu itu benar adanya atau hanya sekedar isu biasa. Kalau memang isu itu benar apa solusinya dari DKPP dan perusahaan pupuk ini,” terang Sugito.

Terkait pertanyaan tersebut, Kepala DKPP Kabupaten Probolinggo Nanang Trijoko Suhartono menepis sangkaan bahwa pupuk mengalami kelangkaan. Menurutnya, hal tersebut tidak benar. Karena secara realisasi, distribusi pupuk kepada petani di 24 kecamatan di Kabupaten Probolinggo seluruhnya berjalan normal. Menurutnya, kuota pupuk pada Januari sebesar 2.400 ton seluruhnya sudah terserap.

“Memang tahun ini kuota jatah pupuk subsidi kita dipangkas pemerintah pusat menjadi hanya separo dari usulan kami. Tapi bukan berarti kuota tersebut bersifat mutlak, karena nantinya pasti akan ada pembaharuan angkanya,” ujarnya.

Nanang memaparkan, alokasi pupuk untuk Kabupaten Probolinggo diawali dengan usulan melalui rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) manual dan rencana definitif kebutuhan kelompok berbasis online (e-RDKK).  Untuk usulan RDKK, Urea diusulkan sebanyak 62.218,9 ton, ZA 41.154,3 ton, SP-36 29.209,9 ton, NPK 51.124,7 ton, dan organik 77.714,6 ton. Sedangkan usulan e-RDKK, Urea 47.950,2 ton, ZA 31.801,1 ton, SP-36 24.283,4 ton, NPK 43.039,3 ton, dan organik 56.940,9 ton.

 “Perkiraan kami, petani kesulitan yang kesulitan mendapatkan pupuk adalah mereka yang belum tergabung dalam kelompok tani. Sehingga data mereka tidak terekam dalam basis data RDKK manual maupun RDKK online. Alhasil jatah pupuk subsidi dan non subsidi yang dialokasikan pada petani tidak sesuai dengan kebutuhan petani yang sesungguhnya,” beber Nanang.

Ia memprediksi bahwa masalah sulitnya petani dalam membeli pupuk ini akan segera berakhir seiring dengan tergabungnya petani dalam kelompok tani. Karena menurutnya, dengan didapatkannya data valid RDKK, maka pengajuan tambahan pupuk subsidi dan non subsidi dapat dilakukan secara cepat dan sesuai dengan kebutuhan.

“Asumsi kami, pengurangan kuota pupuk ini adalah buntut dari serapan pupuk tahun lalu yang tak maksimal. Itu terjadi karena ada sejumlah daerah yang antara pengajuan dan serapannya selisih jauh. Hal itu yang dihindari oleh Kementan saat ini,” ujarnya.

Jika tetap tidak ada penambahan kuota pupuk, maka diprediksi pada pertengahan tahun ini peredaran pupuk subsidi dan non subsidi akan semakin sulit ditemukan. Pasalnya di masa awal tanam kebutuhan pupuk cenderung meningkat.

“Kalau sudah begitu, paling cepat bulan Juni kita benar-bemar sudah krisis pupuk. Tapi kami tak akan biarkan itu. Caranya dengan membuat usulan pengajuan tambahan pupuk pada Gubernur Jatim dan juga melakukan realokasi pupuk di 24 kecamatan secara efektif dan efisien. Tujuannya agar tidak sampai terjadi kelangkaan pupuk,” terangnya.

Mendengar penjelasan tersebut, seluruh anggota Komisi B DPRD Kabupaten Probolinggo pun meminta kepada DKPP agar segera menuntaskan permasalahan pendataan e-RDKK. Sehingga basis data petani yang membutuhkan pupuk bersubsidi benar valid dan tidak sampai ada yang terlewati.

“Untuk itu, usulan anggaran sosialisasi e-RDKK akan kami tampung dan selanjutnya kami bahas pada banggar agar tahun depan bisa direalisasikan,” kata M. Yasin, anggota Komisi B sekaligus Badan Anggaran DPRD Kabupaten Probolinggo. (tm/eem)


Bagikan Artikel