Lain-lain

Polisi Siap Tangani Jabel Motor


PAJARAKAN – Polres Probolinggo siap menghadapi permasalahan jabel atau penarikan paksa kendaraan bermotor oleh debt collector yang meresahkan masyarakat. Kepercayaan diri para personel polisi dalam hal ini meningkat setelah bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM).

Pemahaman cara menyelidik dan menyidik pun ditingkatkan dengan menggelar Focus Group Discussion (FGD) di Ruang Rupatama Parama Satwika Mapolres Probolinggo, Rabu (18/12).

Kasat Reskrim Polres Probolinggo AKP Rizki Santoso mengatakan, bahwa saat ini permasalahan eksekusi fidusia mulai dari permasalahan debitur (pihak yang berhutang) dan proses eksekusi hutang, rentan timbul konflik. Yakni antara petugas (penagih leasing) dengan debitur sering berujung tindak pidana (kendaraan ditarik paksa).

Masalah lainnya, debitur telah mengalihkan objek jaminan fidusia (barang kredit leasing) ke pihak ketiga (oper kredit) dan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh para pelaksana eksekusi (debt collector) jaminan fidusia.

Untuk menghindari hal-hal tersebut, pihak Kemenkum HAM bersama Polri bekerja sama dalam penegakan hukum, hak dan tanggung jawab dalam permasalahan fidusia. Polri pun juga menghimbau debitur maupun kreditur, apabila ada kendala agar sesegera melapor ke kepolisian dalam penyelesaian perkara fidusia.

“Kami Polres Probolinggo siap membantu apabila ada masyarakat ingin melaporkan perkara terkait fidusia,” ucap Kasat Reskrim. Artinya, baik leasing maupun pihak yang kredit kendaraan tidak boleh main hakim sendiri jika ada konflik.

Adanya FGD itu, lanjut Kasat, bertujuan untuk mempelajari teknik dan strategi pengamanan eksekusi jaminan fidusia. Selain itu, juga untuk keselarasan pemahaman tentang Fidusia dan segala permasalahannya melalui pembahasan dengan narasumber dari pakar fidusia.

Selain menghadirkan narasumber dari Bidkum Polda Jatim AKBP Dr Sugiharto, OJK Jakarta Rahmat Kustanto, dan Kanwil Kemenkumham Jatim Harris Nasiroeddin, beberapa undangan juga dihadirkan. Diantaranya dari Ketua Paguyuban Kades beberapa kecamatan di Kabupaten Probolinggo, LSM, dan perwakilan dari beberapa perusahaan di wilayah Kabupaten Probolinggo.

Sementara itu, menurut Rahmat Kustanto, narasumber dari OJK, bahwa sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan lainnya dalam lingkup Nasional. “Serta ketentuan lain sebagai bentuk persetujuan OJK dalam pelaksanaan setiap transaksi ataupun pembiayaan multiguna keuangan,” paparnya. (ra/iwy)


Bagikan Artikel