Lain-lain

Angkot Harus Berbadan Hukum


PROBOLINGGO – Di penghujung tahun 2019, para sopir angkutan kota (angkot) di Kota Probolinggo  menghadapi regulasi ketat. Pemkot Probolinggo akan menerapkan aturan yang mengharuskan izin usaha angkot berbentuk Perseroan Terbatas (PT) atau koperasi yang direkomendasi oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Jika aturan itu tidak dipenuhi, angkot tidak biasa mencari penumpang atau beroperasi. Lantaran, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mati, begitu juga dengan pajak dan izin trayeknya. Sebab, angkot yang belum berbadan hukum dari Kemenkum HAM, maka STNK, Pajak Kendaraan Bermotor, izin trayek, serta Surat Izin Uji petik (KIR) tidak bisa diproses.

Hal ini terungkap saat Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Probolinggo menggelar penyuluhan bagi para pemilik dan sopir angkot, kemarin (28/11) di GOR A Yani di Jl Dr Soetomo. Selain Dishub, acara tersebut juga mendatangkan Bappeda dan Polres Probolinggo Kota (Polresta) sebagai narasumber.

Kasi Angkutan Jalan pada Dishub Kota Probolinggo Dahroji menjelaskan, tahun depan  usaha angkot harus berbadan hokum PT. Itu sesuai UU 22 tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah (PP) 74 tahun 2014 tentang Angkutan Jalan. “Angkutan umum seluruh Indonesia izin usahanya harus berbadan hukum,” ujarnya usai sosialisasi.

Badan hukum itu bisa berbentuk BUMN, BUMD PT dan Koperasi. Jika tidak, lanjut Dahroji, konsekuensinya selain ditilang oleh kepolisian, angkot tidak boleh beroperasi. “Kalau izin usahanya belum berbadan hukum, pengajuan perpanjangan STNK, pajak, trayek dan uji kir, tidak bisa diproses. Akhirnya surat-suratnya mati, kan,” terang Dahroji.

Menurutnya, Dishub tidak bisa lagi menoleransi pelanggaran atas aturan tersebut. Sebab, Dishub sudah memberi waktu yang cukup lama kepada pemilik angkot untuk mengurus izinnya. Bagi pemilik atau sopir angkot yang terkendala dana, bisa bergabung soal perizinannya. “Kan bisa gabung. Minimal untuk mendapatkan badan hukum itu memiliki 5 angkot,” tambahnya.

Dengan regulasi ini, pemilik usaha angkot akan mendapatkan manfaat dari pemerintah, yaitu insentif keringanan membayar pajak izin usahanya. “Kalau angkutan penumpang atau orang, insentif dari  pemerintah 30 persen. Kalau angkutan barang, 50 persen,” jelasnya.

Lalu menurut Dahroji, dari 100-an lebih angkot yang beroperasi, baru  satu orang yang izin usahanya berbentuk koperasi. “Ya, kalau memang belum ada dana untuk mengurus PT atau koperasi, kan bisa gabung ke koperasi itu,” katanya.

Sementara, Baur BPKB Samsat Polresta Probolinggo Bripka Anton Damie mengatakan, pihaknya tidak akan menilang angkutan umum yang izin usahanya belum berbentuk PT dan Koperasi. Hanya, jika izin usahanya belum berbadan hukum, maka perpanjangan STNK dan Pajak Kendaraan Bermotor-nya tidak bisa diproses. “Nah, kalau surat-surat kendaraannya mati, baru kita bisa menilang,” tandasnya.

 Sedangkan Ketua Asosiasi Sopir Angkutan Kota Probolinggo (Asap) De’er menyatakan tidak mempermasalahkan keharusan tersebut. Pihaknya akan mengurus izin usahanya sampai memiliki badan hukum. “Kami sudah punya Koperasi Mitra Angkot Sejahtera. Tapi belum berbadan hukum. Nanti kita urus. Dananya, ya dari para sopir yang mau bergabung dengan kita,” katanya. (gus/iwy)


Bagikan Artikel