Lain-lain

Karyawan Pabrik Rokok Lokal Berpotensi Kena PHK


BESUK – Wacana kenaikan tarif cukai rokok sebesar 23 persen dan kenaikan harga jual rokok eceran sebesar 35 persen menuai kritik. Tidak hanya di kalangan petani, tetapi juga dari produsen rokok skala kecil. Bahkan, mereka bersiap melakukan efisiensi karyawan jika kenaikan cukai terealisasi.

H. Ismail Marzuki, pemilik Perusahaan Rokok (PR) Rina Jaya menerangkan, kenaikan cukai rokok tidak terelakkan lagi. Setiap tahun, cukai pasti naik. Namun rencana kenaikan cukai pada 2020 mendatang terbilang drastis. “Sebab pada 2018 lalu, kenaikan cukai hanya kisaran 10 persen,” ujarnya.

Kenaikan tarif cukai itu otomatis akan meningkatkan harga jual produksi. Pemerintah sendiri sudah memproyeksi ada kenaikan minimal harga rokok eceran sebesar 35 persen daripada sebelumnya. “Dengan harga Rp 5 ribu per bungkus saja sekarang persaingannya luar biasa untuk mencari pasar. Apalagi kalau harga jualnya naik menjadi Rp 7 ribu per bungkus,” katanya.

Pasar rokok milik Ismail tidak dijual di pulau Jawa, melainkan ke pulau Bali, Lombok, dan Papua. “Kami menyasar daerah pegunungan yang sulit dijangkau oleh sales rokok pabrik besar, seperti di Kabupaten Karangasem, Bali. Karena sales kami ke desa-desa naik motor, bukan mobil,” katanya.

Selain pertimbangan harga jual, kenaikan harga cukai otomatis akan meningkatkan biaya produksi rokok. Efisiensi biaya produksi yang bisa dilakukan beragam, namun harus dipilih salah satu. Seperti penekanan harga beli tembakau terendah pada petani, atau efisiensi buruh pabrik rokok.

“Kemungkinan kami memilih pengurangan karyawan. Mau gimana lagi, kondisinya sudah begini,” ucap warga Desa Krampilan, Kecamatan Besuk ini.

Selama ini, jumlah karyawan yang bekerja di pabrik milik Ismail naik turun. Awalnya, ia memiliki 100 karyawan. Kemudian usaha berkembang dan pihaknya memiliki 400 karyawan.

“Sekarang tinggal 150 karyawan. Tapi kalau ada efisiensi, kami masih belum hitung berapa jumlah yang harus dirumahkan. Tapi kalau jadi naik, hampir pasti terjadi pengurangan karyawan,” tegas pria yang juga menjabat sebagai Ketua Gabungan Pengusaha Rokok (Gapero) Kabupaten Probolinggo ini. (awi/eem)


Bagikan Artikel