Lain-lain

Belasan Perusahaan Rokok Lokal Terancam Gulung Tikar


PROBOLINGGO – Belasan Perusahaan Rokok (PR) di Kabupaten Probolinggo dilaporkan menunggak pajak hasil pembelian cukai tembakau beberapa tahun lalu. Jumlah tunggakan setiap PR berbeda, antara puluhan juta bahkan ratusan juta rupiah. Sebelum lunas, mereka terancam tidak mendapatkan pita cukai dan berpotensi gulung tikar.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Gabungan Perusahaan Rokok (Gapero) Kabupaten Probolinggo H. Ismail Marzuki kepada Koran Pantura, Kamis (19/9). Dia menyebutkan jumlah PR di Kabupaten Probolinggo ada 13 perusahaan. “Dari jumlah itu, 7 di antaranya terancam gulung tikar karena ada miskomunikasi soal perhitungan tunggakan pajak cukai,” kata Ismail.

Ismail pun menjadi salah satu pemilik PR yang terancam menutup usahanya karena kondisi itu. Dia menerangkan, pihaknya mendapatkan surat dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Probolinggo sebulan lalu.

“Isinya menyebutkan bahwa PR. Rina Jaya Sampores punya saya, memiliki tunggakan pajak sebesar Rp 91 juta. Lho, jelas saya kaget. Karena sebelumnya nggak ada sosialisasi, tahu-tahu ada keterangan seperti itu,” ungkapnya.

Ismail pun menanyakan hal itu kepada yang bersangkutan. Bahkan, Ismail sempat berdebat bahwa penerapan pajak tersebut keliru. Sebab sebelumnya, PR hanya dibebankan pajak penghasilan dari keuntungan setiap bulannya yang diakumulasi setahun. “Sekarang dibebankan juga ada pajak pada hasil pembelian cukai,” ucap Ismail.

Dia menambahkan, sebagai perusahaan rokok berskala kecil, pihaknya memang menghindari PPN. Caranya, dengan tidak memaksakan membeli cukai dalam batas minimal pengenaan PPN. Tahun 2000 lalu, lanjutnya, batas maksimal pembelian pita cukai agar tidak kena PPN adalah 4 rim, dengan satu rim terdiri dari 500 lembar cukai. Setiap lembar cukai untuk 120 pack rokok.

“Pada tahun 2017 aturannya diubah menjadi maksimal 2 rim agar tidak kena PPN. Saya manut batasan itu. Waktu aturan maksimal 4 rim, ya saya ambil segitu, waktu batas maksimal 2 rim pun begitu. Nggak apa-apa produksi saya terus berkurang, asalkan tidak kena PPN seperti perusahaan rokok besar skala nasional,” bebernya.

Apalagi, harga pembelian pita cukai disamaratakan merujuk pada Harga Jual Eceran Tertinggi (HJET). Dia mencontohkan rokok kretek tanpa PPN, cukainya Rp 100 per batang. Sedangkan dengan PPN menjadi Rp 150 per batang.

“Kalau saya bayar PPN, harga jual rokok saya setara Gudang Garam Surya. Sedangkan kami ini kan pengusaha kecil dengan sasaran produk menengah ke bawah. Dengan harga jual eceran Rp 5 ribu per pack saja, ini kembang kempis,” keluhnya.

Menurutnya, persoalan muncul ketika beberapa bulan lalu ada surat dari KPP Pratama bahwa pihaknya menunggak pajak terhitung tahun 2015-2016. Ismail tidak merasa menunggak pajak.

“Saya selalu tertib. Setelah saya telusuri, katanya itu karena pada 2 tahun itu saya beli 4 rim yang dalam aturan 2017 harus kena PPN. Loh, ini kan aturan berlaku surut namanya. Saya bilang ke petugas kalau itu keliru karena aturan ditetapkan 2017 tapi menghitung yang 2015-2016. Mereka gak bisa menjelaskan dan hanya bilang menjalankan tugas saja,” sergahnya.

Bukan hanya PR milik Ismail saja yang mengalami kondisi itu. Dari total 13 PR se Kabupaten Probolinggo, Ismail menyebut semuanya mendapatkan ‘surat cinta’ dari KPP Pratama. “Jumlahnya ada yang Rp 70 juta dan ada yang di atas Rp 100 juta. Bahkan di antara mereka, ada yang nyaris bangkrut karena assetnya terancam disita,” ungkap Ismail.

Pak Kus, pengusaha rokok lainnya membenarkan hal itu. Dia dinyatakan menunggak pajak di atas Rp 100 juta pada tahun 2017 lalu. Pihaknya pun sudah menjelaskan bahwa aturan baru itu seharusnya tidak berlaku surut. “Punya saya dihitung sejak pembelian cukai tahun 2012. Audit itu 5 tahun sekali, tahu-tahu saya dapat surat tunggakan pajak segitu. Siapa yang gak kaget,” tuturnya dikonfirmasi terpisah.

Pemilik PR. Usaha Tani ini mencoba menyicil tunggakan itu. Tetapi, jika pembayaran telat, maka pita cukai tidak bisa diakses lagi dan kegiatan produksinya terhenti sejenak. Sekarang tunggakannya tersisa Rp 80 juta.

“Tapi saya mau konsultasi dengan pak kades saya, karena beliau juga punya membuka layanan konsultasi hukum. Saya mau mengajukan keringanan pembayaran,” kata warga Desa/Kecamatan Krejengan.

Koran Pantura mencoba mengonfirmasi kasus tersebut kepada KPP Pratama. Ismail memberikan 2 kontak pejabat setempat, yakni Wahyu yang disebut sebagai Superviser dan Basri selaku tim tersebut.

Basri menjawab beberapa pertanyaan Koran Pantura walaupun hanya singkat. Intinya memang ada tunggakan. “Saya hanya menangani PR punya H Ismail dan pak Sahrawi, kalau PR yang lain, lengkapnya ke Pak Wahyu yang tahu. Tapi saya tidak hafal nilai tunggakannya,” terangnya.

Basri pun mengaku tidak berkompeten dikonfirmasi atas kasus tersebut. Karena pihaknya hanya menjalankan tugas di lapangan. “Saya tidak tahu detailnya. Lebih lengkap, silahkan ke kantor saja,” pintanya.

Sementara Wahyu menginginkan agar konfirmasi itu dilakukan langsung di KPP Pratama di jalan Mastrip Kota Probolinggo. (awi/iwy)


Bagikan Artikel