Lain-lain

Temukan 9 Pelanggaran Jalur Laut


GENDING – Sepanjang tahun ini, ditemukan ada 9 kasus pelanggaran kapal besar salah jalur laut di sepanjang pesisir pantai Kabupaten Probolinggo. Seluruh pelanggaran itu ditengarai dilakukan kapal berukuran lebih dari 5 GT (Gross Tonage) dari luar daerah.

Hal itu disampaikan Kasat Polairud Polres Probolinggo AKP Slamet Prayitno, usai kegiatan Penyuluhan Hukum Dinas Perikanan (Diskan) Kabupaten Probolinggo, kemarin (16/9). Dijelaskan, sejak awal tahun hingga bulan ini, tercatat 9 pelanggaran kapal yang salah jalur. Mayoritas kapal yang melanggar itu memiliki volume muatan lebih dari 5 GT.

“Seluruh kapal itu jenis perahu jonggrang atau purse sein. Kami langsung sidik dan menyerahkannya seluruh dokumen, ABK, dan yang lainnya pada pengawas provinsi Jawa Timur,” ungkap AKP Slamet.  

Sejumlah 9 pelanggar tersebut seluruhnya ditemukan beridentitas luar daerah. Sebagian dari Pasuruan, sebagian lain dari Mayangan Kota Probolinggo. Kata AKP Prayitno, pelanggaran yang dilakukan tidak lain, karena salah jalur. Artinya kapal muatan lebih dari 5 GT dengan alat angkap purse sein itu masuk pada jalur satu yang notabenenya untuk nelayan tradisional dengan kapal tanpa mesin motor.

“Dari sekian pelanggaran yang kami temukan, belum sempat terjadi bentrokan antara awak kapal pelanggar itu dengan nelayan setempat,” jelasnya.

Ia menyampaikan bahwa dari sekian pelanggaran yang ditemukan itu mayoritas karena faktor salah jalur. Apabila kemudian hari pihaknya menemukan pelanggaran lain, misalnya, alat tangkap menggunakan bondet dan sejenisnya, petugas tidak segan menindak tegas. “Itu beda lagi pelanggarannya. Sejauh ini kami hanya temukan pelanggaran salah jalur saja,” katanya.

Sedangkan Kepala Diskan Kabupaten Probolinggo Dedy Isfandi menyampaikan, pihaknya kerap melakukan penyuluhan hukum untuk merangkul nelayan setempat. Agar para nelayan lokal tidak semena-mena menggunakan alat tangkap pada zona yang bukan semestinya. “Karena itu akan merugikan nelayan lain,” ujarnya.

Dedy lalu minta apabila nelayan menemukan ada tindak pelanggaran yang dilakukan salah satu kapal, meka segera dilaporkan kepada Dinas Perikanan atau langsung ke Polairud. “Jangan main hakim sendiri. Karena pelanggaran itu sudah ada aturannya. Kami akan terus meminimalisir dan mengawasi pelanggaran itu,” tegasnya. (yek/iwy)


Bagikan Artikel