Lain-lain

Soal Ijazah Palsu, Bawaslu Sebut Pidana Umum

PROBOLINGGO – Surat laporan ijazah palsu dari LSM Permasa telah diterima oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Probolinggo. Kepada Koran Pantura, Ketua Bawaslu setempat Fathul Qorib mengatakan, pihaknya telah menggelar rapat pleno terkait laporan tersebut.

“Berdasarkan hasil kajian Gakkumdu dan juga berdasarkan hasil rapat pleno, kami putuskan dan rekomendasikan bahwa permasalahan laporan ijazah palsu itu masuk ke dalam ranah pidum (pidana umum, red). Bukan ranah pelanggaran pemilu karena ada unsur pemalsuan dokumen,” ungkapnya, Kamis (22/8).

Ia mengatakan, rekomendasi yang dihasilkan dari hasil rapat sentra Gakkumdu tersebut tertuang dalam surat rekomendasi bernomor 049/K.BAWASLU.JI-22/HK.08/VIII/2019. Isinya tentang penerusan pelanggaran di luar perundang-undangan pemilu.

Surat rekomendasi tersebut menjelaskan bahwa laporan dugaan pemalsuan ijasah atas nama Caleg partai Gerindra, yakni Abdul Kadir merupakan kasus pidana umum. Yakni karena ada unsur pelanggaran pasal 263 dan atau 266 KUHP atau pasal 69 UU No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

“Dengan begitu, kasus ini kami teruskan kepada pihak Kepolisian Resor Probolinggo untuk ditindak lanjuti sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku,” tegasnya.

Terkait status pelantikan Abdul Kadir, Qorib menyatakan pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk ambil sikap. Pasalnya hal tersebut masuk dalam ranah penyelenggara pemilu. Yakni KPU Kabupaten Probolinggo. “Kami hanya sebatas merekomendasikan saja soal adanya tindak pidana umum yang terjadi. Soal keputusan dilantik atau tidaknya, itu ranah KPU,” kata Qorib. (tm/eem)


Bagikan Artikel

Tinggalkan Balasan