Lain-lain

Gerindra Probolinggo Akan Bentuk Tim Investigasi

PROBOLINGGO – Salah satu caleg terpilih Partai Gerindra, Abdul Kadir, dilaporkan diduga memalsukan ijazah Paket C untuk keperluan pencalonannya. Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Probolinggo Jon Junaidi telah memberikan respons atas hal tersebut. Ia menyatakan bahwa pihaknya masih menunggu adanya laporan resmi terkait kasus yang melibatkan kadernya itu.

Jon menyatakan, pihaknya tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah terhadap Abdul Kadir. Sebab menurutnya, calegnya itu telah lolos seleksi dan lolos berbagai tahapan administrasi. Baik yang telah dilakukan oleh KPU dan Bawaslu selaku lembaga penyelenggara dan pengawas pemilu.

“Kami akan membentuk tim investigasi untuk mengecek kebenaran laporan itu. Mengingat laporan itu masih sebatas dugaaan, maka sikap kami jelas. Yakni mengedepankan asas praduga tak bersalah,” tegas politisi asal Kecamatan Maron ini.

Terpisah, Ketua KPU Kabupaten Probolinggo Lukman Hakim mengatakan, ada beberapa syarat seorang caleg batal untuk dilantik sebagai anggota DPRD. Syarat tersebut tertera dalam Peraturan KPU nomor 5 tahun 2019. Pertama, caleg terkait meninggal dunia. Kedua, caleg terkait mengundurkan diri. Ketiga, caleg terkait terlibat kasus korupsi atau terlibat kasus hukum yang dinyatakan inkracht oleh pengadilan.

“Karena kasus ini masuk dalam ranah tindak pidana umum, maka kewenangannya akan kami serahkan kepada pihak kepolisian dan kejaksaan hingga akhirnya memiliki keputusan hukum yang inkracht dari pengadilan,” terangnya.

Lukman menyayangkan adanya laporan dari masyarakat yang dilakukan justru jelang pelantikan DPRD. Pasalnya, KPU Kabupaten Probolinggo sejak jauh-jauh hari sebelum pemungutan suara berlangsung, telah membuka pintu selebar-lebarnya kepada masyarakat untuk melaporkan kecurangan yang dilakukan oleh para caleg. Utamanya soal administrasi.

“Kenapa baru lapor sekarang, kita pun akhirnya kesulitan untuk membatalkan pelantikannya karena tidak ada cantolannya sesuai dengan peraturan KPU No 5 tahun 2019, karena laporan ini belum memenuhi unsur di dalamnya,” terang Lukman.

Namun Lukman menyatakan pihaknya akan bersikap profesional dengan menunggu hasil dari penyelidikan yang dilakukan oleh Kepolisian. Sebab menurutnya, ranah laporan yang diterimanya itu masuk kategori pidana umum.

“Kami berharap adanya laporan kasus pemalsuan ini tak membuat masyarakat justru bergejolak jelang pelantikan wakilnya di dewan. Kami ingin Kabupaten Probolinggo tetap kondusif, dan menghormati proses hukum yang tengah berjalan ini,” harapnya. (tm/eem)


Bagikan Artikel

Tinggalkan Balasan