Lain-lain

Ijazah Caleg Terpilih Gerindra Probolinggo Diduga Palsu

PROBOLINGGO – Abdul Kadir (AK), seorang calon legislatif (caleg) terpilih DPRD Kabupaten Probolinggo dari daerah pemilihan (dapil) II (Kraksaan, Besuk, Gading) dilaporkan menggunakan ijazah palsu. Kasus tersebut telah dilaporkan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Perkumpulan Masyarakat Bersatu (Permasa).

Dalam laporannya, LSM Permasa mengungkapkan, AK yang merupakan caleg dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) asal Desa Besuk Kidul, Kecamatan Besuk, itu diduga melakukan pemalsuan dokumen ijazah. Laporan tersebut telah resmi disampaikan kepada DPC Partai Gerindra, KPU, Bawaslu, Kajari, Polres, dan Bupati Probolinggo.

“Benar kami secara tegas meminta kepada KPU agar saudara Abdul Kadir tak dilantik sebagai anggota DPRD kabupaten Probolinggo. Karena telah melakukan perbuatan melawan hukum dan melakukan kecurangan dengan memalsukan dokumen berupa ijazah yang dipakainya untuk mendaftar sebagai caleg pada Pileg 17 April lalu,” ungkap Ketua LSM Permasa HM Saudi Hasyim Jahur, Kamis (22/8).

Laporan tersebut dibuat oleh LSM Permasa pada 8 Agustus 2019 lalu. Dalam laporan tersebut diungkapkan bahwa LSM Permasa mendapat keterangan berupa surat pernyataan tertulis. Isinya terkait dugaan pemalsuan ijazah oleh AK. Surat pernyataan itu ditandatangani oleh Samsul Arifin, Matsin, Abd Azis, Moh Rifan, Nurhasan, Anda Prayanto, Andi Yuda Prayita, Supriyadi, dan Slamet Tambayong. Seluruhnya adalah warga Desa Kalibuntu, Kota Kraksaan. Berikutnya adalah Rudi Hartono dan Moch. Tony yang merupakan warga Desa Condong, Kecamatan Gading.

“Atas permintaan para pengurus Partai Gerindra tersebut, kami melaporkan adanya dugaan pemalsuan ijazah oleh Abdul Kadir. Kami juga meminta agar Abdul Kadir tidak dilantik sebagai anggota DPRD Kabupaten Probolinggo pada 30 Agustus mendatang,” tegas Saudi.

Ia menyatakan, permintaan agar Abdul Kadir tak dilantik harus disampaikannya kepada pihak-pihak terkait. Meski di sisi lain, Surat Keputusan (SK) pengangkatan Abdul Kadir sebagai anggota DPRD Kabupaten Probolinggo terpilih, telah ditandatangani dan siap dilantik oleh Gubernur Jawa Timur.

“Ini demi penegakan keadilan dan demokrasi di Kabupaten Probolinggo. Dengan adanya perilaku curang dan melawan hukum tersebut, sudah sepantasnya saudara Abdul Kadir tidak dilantik sebagai seorang wakil rakyat,” tegas warga Desa Sebaung, Kecamatan Gending ini.

Ijazah yang diduga dipalsukan adalah ijazah paket C. Saudi mengungkapkan, pihaknya telah melakukan penelusuran ke lembaga yang tertera sebagai pihak yang mengeluarkan ijazah paket C pada tahun 2012 tersebut. Yakni kelompok belajar “Amanah” di Desa Dawuhan, Kecamatan Krejengan dengan nama ketua yayasan Misnari.

Saudi mengatakan, Misnari sendiri telah membuat surat pernyataan bahwa pihaknya tidak pernah mengeluarkan ijazah paket C atas nama Abdul Kadir pada tahun 2012 lalu.

“Dari keterangan ketua yayasan yaitu Misnari, disebutkan bahwa kelompok belajar Amanah hanya mengeluarkan ijazah paket B. Itu pun yang terakhir dikeluarkan ijazahnya pada tahun 2009. Jadi, tidak benar kalau kelompok belajar itu telah mengeluarkan ijazah paket C atas nama Abdul Kadir. Silahkan, bisa dibuktikan,” paparnya.

Penelusuran LSM Permasa berlanjut ke Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo. LSM ini berkirim surat kepada dinas, dan dinas menjawabnya dengan sebuah surat pemberitahuan tertanggal 7 Agustus 2019. Surat tersebut ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Dewi Korina.

Melalui surat tersebut, Dinas Pendidikan menyatakan telah melakukan pengecekan registrasi permohonan legalisir fotocopy ijazah. Hasilnya, sejak tahun 2016-2019 tidak terdapat permohonan legalisir fotocopy ijazah Paket C atas nama Abdul Kadir.

“Di surat itu Dinas Pendidikan juga menyatakan bahwa lampiran surat berupa fotocopy ijazah Paket C atas nama Abdul Kadir, tidak dapat dilacak karena tidak dibubuhi tanggal legalisirnya. Surat itu ada tandatangannya kepala dinas dan stempel basah,” ungkap Saudi. (tm/eem)


Bagikan Artikel

Tinggalkan Balasan