Lain-lain

Lahan Tak Bertuan di Pesisir Kota


PROBOLINGGO – Lahan di pesisir pantai Kota Probolinggo dikabarkan tengah jadi rebutan. Pihak yang memperebutkan ialah UPT Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (P2SKP) Mayangan Probolinggo dengan PT Pelindo III (Persero).

Lahan seluas sekitar 16 hektare itu berlokasi di barat Pelabuhan Perikanan Mayangan (PPM) atau timur Pelabuhan Tanjung Tembaga dan utara Perusahaan Particle Board milik PT KTI.

Namun, informasi tersebut dibantah oleh pihak Pelindo (Pelabuhan Indonesia) III. Lukman, staf Pelindo III bagian properti, mengatakan bahwa Pelindo tidak pernah memperebutkan lahan kosong tersebut dengan pihak manapun, apalagi dengan P2SKP. Lahan itu, masih milik negara. Namun, Pelindo III sudah mengajukan hak pengelolaan lahan ke BPN (Badan Pertanahann  Nasional) Kota Probolinggo pada 2009 lalu.

Hanya, hingga saat ini pengajuannya belum ada kabar dari BPN. Lantaran lama tidak ada kabar beritanya, PT Pelindo III kemudian menyerahkan ke Pelindo pusat. Namun, hingga kini belum ada kabar kepastian dari Pelindo pusat.

“Sudah bukan urusan kami. Sudah kami serahkan ke Pelindo pusat. Ya, karena dari BPN sini tidak ada jawaban,” kata Lukman, saat ditemui di kantor Pelindo III areal Pelabuhan Tanjung Tembaga, Kamis (4/7) siang.

Lahan seluas sekitar 16 hektare di barat PPM ini berstatus milik negara dan selama ini belum dimanfaatkan. (Agus Purwoko/Koran Pantura)

Dengan demikian, lahan yang kini ditumbuhi semak belukar itu belum ada yang memiliki hak pengelolaan. Namun, pihak P2SKP diperkirakan sudah mengetahui kalau lahan yang belum ditempati itu telah dimohon oleh PT Pelindo.

Terbukti, lanjut Lukman, saat PT Pelindo hendak memanfaatkan lahan tersebut untuk rencana pelabuhan curah cair dan curah padat, P2SKP mengalah. Petugas P2SKP mencabuti patok lahan yang dipasang di areal yang hingga kini tak bertuan tersebut.

Lukman berterus terang, perusahaannya berencana di lahan itu akan dibangun dermaga bongkar-muat curah cair dan padat. Sebab, perusahaan yang berlokasi di Probolinggo dan sekitarnya, butuh dua jenis bahan tersebut. “Bahan curah padat dan cair dibutuhkan di sini. Makanya akan dibuat pelabuhan untuk bongkar muat barang tersebut,” jelasnya.

Sementara, salah satu pegawai P2SKP saat dikonfirmasi kemarin mengatakan kepala dan sejumlah kabidnya sedang bertugas ke luar kota. Karena itu, tidak ada yang bisa memberi keterangan kepada media. “Tidak ada semua. Kepala dan kepala bidang sedang di luar kota. Lain waktu atau Senin saja sampeyan ke sini,” katanya.

Terkait masalah ini, Jando selaku pemerhati pelabuhan yang juga seorang pengacara, berpendapat bahwa lahan yang dimaksud belum ada pemiliknya.  Dengan kata lain, masih milik Negara. “Jadi siapapun boleh memanfaatkan atau menempati, termasuk warga biasa,” kata pria yang berdomisili di Kelurahan Kebonsari itu.

Namun, Jando menyangkal pernyataan Lukman dari Pelindo III. Jando yang juga pernah bekerja di PT Pelindo III ini menyatakan belum ada pihak yang mengajukan hak pengelolaan tanah tersebut. “Tidak benar itu.  Sampai sekarang belum ada yang memiliki lahan itu. Monggo warga yang mau menempati, tempati saja. Karena semua warga punya hak,” katanya. (gus/iwy)


Bagikan Artikel