Lain-lain

Laporan Politik Uang Diregister, Bawaslu Segera Gelar Sidang Pleno

PROBOLINGGO – Kasus dugaan money politics yang dilaporkan ke Bawaslu, Sabtu (13/4) siang oleh Sutanto, salah satu caleg dari Partai Berkarya, sudah diregister. Artinya, kasus yang melibatkan seorang ASN itu akan diplenokan. Hanya, belum diketahui kapan kasus yang menyeret nama Mochamad Babun, caleg dari PDIP tersebut akan diplenokan Bawaslu.

Hal tersebut diungkap Ketua Bawaslu Kota Probolinggo Azam Fikri, usai menghadiri apel gelar pergeseran pasukan pengamanan Pemilu 2019, kemarin (15/4) siang di alun-alun kota.  Azam mengatakan, kasus yang dilaporkan Sutanto  itu sudah diregister. Mengingat pelapor sudah melengkapi bukti material, seperti saksi yang tahu saat dugaan bagi-bagi uang, berlangsung. “Pelapor sudah melengkapi bukti materielnya. Saksi sudah kami mintai keterangan. Sudah tidak ada alasan untuk menghentikan kasus ini,” tegasnya.

Bawaslu melanjutkan kasus itu ke tahapan selanjutnya (sidang pleno), meski warga tidak berkewajiban menangkap langsung orang yang melakukan kegiatan politik uang. Di aturannya, warga diminta menghubungi pengawas pemilu (Panwaslu) terdekat (Kelurahan) atau pengawas Kecamatan serta Bawaslu, jika melihat warga yang bagi-bagi uang. “Soal itu, ranah kepolisian. Kasus ini tetap kami proses,” tandasnya.

Soal nanti hasilnya seperti apa, Azam menyerahkan sepenuhnya pada sidang pleno. Apakah dihentikan karena tidak terbukti, atau kasus tersebut dikirim ke Bawaslu Jawa Timur untuk ditindak-lanjuti, semuanya diserahkan pada sidang pleno.

Saat ditanya apakah laporan politik uang itu akan mempengaruhi hasil coblosan suami terlapor, Azam enggan memastikan. “Kita belum tahu seperti apa. Kita tidak mau berasumsi dan berandai-andai. Yang kami komentari hanya apa yang sudah kami lakukan,” katanya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BK-PSDM) Rachmadeta Antariksa berterus terang belum mengambil langkah. Termasuk soal sanksi, ataupun pemanggilan terhadap Nurul, ASN yang diduga melakukan bagi-bagi uang untuk pencalegan suaminya, M. Bebun, “Belum, kami belum memanggil. Soal sanksi, menunggu keputusan Bawaslu,” tandas pejabat yang karib disapa Deta itu.

Menurutnya, selain merujuk pada aturan kepegawaian, soal sanksi juga berdasarkan hasil dan rekomendasi dari Bawaslu. Tetapi Deta menyebut ada sanksi ringan, sedang dan berat yang akan dikenakan ke setiap ASN yang melanggar aturan.  

Sanksi berat berupa pemecatan tidak terhormat. Namun, jika nantinya Nurul dinyatakan tidak terbukti berdasarkan hasil investigasi dan rekomendasi Bawaslu, maka yang bersangkutan tidak dikenai sanksi. “Kalau tidak terbukti melakukan money politics, ya tidak ada sanksinya,” tambah Deta.

Menurut Deta, dalam waktu dekat Nurul akan dipanggil untuk didengar keterangannya. “Ada tiga OPD yang nantinya akan memanggil yang bersangkutan, yaitu DKUPP (Dinas Koperasi Usaha Kecil Perdagangan dan Perindustrian), Inspektur, dan pihak kami (BK-PSDM). Atau bisa hanya DKUPP saja yang memanggil, kemudian Inspektur dan kami dihadirkan,” jelasnya. (gus/iwy)


Bagikan Artikel

Tinggalkan Balasan