Lain-lain

Temukan Perwali tanpa Perda

Soal Retribusi Jasa Usaha Alat Berat

PROBOLINGGO – Pansus III DPRD Kota Probolinggo menemukan Perwali (Peraturan Walikota) Kota Probolinggo yang tidak memiliki rujukan Peraturan Daerah (Perda). Perwali tersebut mengatur tentang besaran tarif retribusi jasa usaha alat berat. Padahal, belum ada Perda yang mengatur hal itu.

Pansus III mengetahui hal itu saat berkunjung ke kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Kamis (6/12) pukul 13.30. Ketua Pansus III Abdul Azis kemudian menyebut retribusi yang dipungut Dinas PUPR dari pihak penyewa barang, tidak memiliki payung hukum. Karenanya, pansus segera mengonfirmasi Bagian Hukum soal alasan pemkot menerbitkan perwali yang tidak ada Perda-nya.

Azis mengatakan, ada 8 Barang Milik Daerah (BMD) yang dikelola Dinas PUPR.  Sebagian pernah dipakai atau disewa masyarakat. PUPR menyewakan BMD-nya atas dasar Perwali nomor 115 tahun 2018 tentang Perubahan Besaran Tarif Restribusi Jasa Usaha Pada Jenis Restribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Khusunya Pada Pemakaian Kekayaan Daerah yang dilaksanakan oleh Dinas PUPR.

Rombongan Pansus III DPRD Kota Probolinggo berkunjung ke kantor Dinas PUPR setempat untuk mengecek retribusi jasa usaha alat berat, kemarin. (Agus Purwoko/Koran Pantura)

Di dalam perwali itu, masing-masing BMD ada besaran tarifnya. BMD yang dimaksud ialah mesin gilas, peralatan laboratorium, jasa laboratorium, buldozer, jack hammer, pedestrian roller dan stamper. “Sebagian belum ada yang memakai atau menyewa. Karena alat pengangkut alat beratnya ke lokasi belum ada. Sebagian lagi sudah ada yang disewakan,” tandas Azis.

Ia mengaku heran mengapa PUPR tidak memasukkan 8 BMD ke draft perda perubahan yang dibahas pansus saat ini. Padahal di Perda nomor 4 tahun 2011 tentang Restribusi Jasa Usaha, BMD yang dimaksud tidak tidak dimasukkan. “Kunjungan pansus ke PUPR untuk menanyakan barang yang belum masuk ke draft perda perubahan. Ternyata ditemukan ada 8 barang,” ujarnya.

BMD yang tidak masuk ke draft raperda tersebut, nantinya akan dimasukkan oleh pansus agar memiliki payung hukum saat dipakai atau disewa masyarakat. Mengenai harga atau tarif sewa, Azis belum memperoleh dari Dinas PUPR. “Kami belum menerima draft harga sewanya. Dinas PUPR masih mencari perbandingan tarif ke daerah lain agar tidak terlalu mahal dibanding daerah lain,” tambah politisi PKB itu.

Azis kemudian menjelaskan mengapa Perda nomor 4 tahun 2011 tentang Restribusi Jasa Usaha diubah. Menurutnya, yang mendasari perubahan tersebut karena ada pengalihan kewenangan pengelolaan BMD dari OPD (Organisasi Perangkat Daerah) tertentu ke OPD yang lain. Penyebabnya ialah perubahan susunan OPD. “Misalnya Dinas PU sekarang berkembang menjadi Dinas PUPR dan Dinas Permukiman,” katanya memberi contoh.

Sementara itu, kepala Dinas PUPR Amin Freddy membenarkan jika sebagian BMD-nya sudah ada yang memakai atau menyewa dan sebagaian lagi belum pernah disewa. Itu karena pihaknya berpedoman pada perwali. “Kan sudah ada perwalinya. Kalau belum ada, kami tidak berani,” ujarnya.

Terkait tarif sewa, Amin menyatkaan masih mencari perbandingan ke kota atau daerah lain. Termasuk konsultasi ke Balai Besar PU dan pihak swasta yang menyewakan alat berat.

Tentang alat berat yang belum pernah dipakai, Amin menyebut karena tidak ada kendaraan pengangkutnya. “Kami sudah membeli dan saat ini masih ada di karoseri. Safe Loading namanya. Kendaraan yang mengangkut alat berat berukuran besar. Harganya kalau tidak salah Rp 1,3 miliar,” katanya. (gus/iwy)


Bagikan Artikel

Tinggalkan Balasan