Lain-lain

Mau Bangun Garasi, Berselisih


PROBOLINGGO – Rencana Bambang Hermanto (45) membangun garasi di pekarangan kosongnya, belum terwujud. Sebab, ia masih berselisih dengan tetangganya. Pria yang tinggal di RT 2 RW 4 Kelurahan Jrebeng Lor, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo itu pun kebingungan.

Sudah 1,5 bulan rencana tersebut dibuat. Bahkan Bambang sudah mendatangkan batu kali untuk bikin pondasi garasi. Sedangkan upaya mediasi yang dilakukan kelurahan dan pengukuran ulang bidang tanah yang diperselisihkan, gagal. Sebab, warga yang menempati utara tanah kosong puluhan tahun itu marah-marah kepada petugas BPN.

Kebingungan Bambang diungkap ke sejumlah wartawan, Minggu (7/4) siang di rumahnya. Akibat upaya rembuknya terkendala, Bambang yang seorang pedagang sayur antar kota itu berencana menggugat warga ke Pengadilan Negeri (PN). Namun Bambang masih membuka pintu perundingan, dengan alasan sudah lama bertetangga dekat.

Bambang menceritakan, ia butuh garasi untuk kendaraan roda empat. Rencana tersebut juga dipicu pertengkaran adiknya dengan warga. “Tiga bulan lalu, adik saya bertengkar dengan warga, karena saluran air pembuangan yang ditutup warga, dilubangi,” tandasnya.

Saluran ditimur pekarangan kosong itu diberi lubang, karena air tidak jalan sehingga menggenangi pekarangan kosong yang dimanfaatkan parkir kendaraan Bambang. Akibatnya, lantai parkir ambrol.

“Saluran pembuangan itu kan milik warga, bukan milik perorangan. Kenapa ditutup? Sempat bertengkar ramai, bahkan ada warga yang bawa celurit. Terus sama adik saya disuruh taruh celuritnya. Akhirnya ditaruh,” ujarnya.

Dari kejadian itu, keluarga Bambang sepakat untuk memagar pekarangannya.  Saat hendak dipagar, muncul lagi pertengkaran. Sebagian tanah yang diperselisihkan tersebut, diaku milik warga. “Akhirnya kami mendatangkan BPN untuk ngukur. Gagal lagi, karena rebut lagi. Pihak kelurahan juga datang saat pengukuran. Tapi enggak bisa berbuat banyak,” tambahnya.

Perselisihan muncul karena salah satu warga ada yang mengaku tanah sudah diserahkan nenek Bambang kepada warga. Tetapi Bambang tidak percaya dengan pengakuan tersebut.

Sebab, selain nama neneknya tidak tertera di surat penyerahan, lahan kosong itu, beserta lahan yang kini diatasnya berdiri 2 bangunan rumah, di sertifikatnya masih bernama satu orang. “Ada sertifikatnya. Keluaran tahun 1967,” tegas Bambang sambil menunjukkan sertifikatnya.

Dan lagi, nantinya lahan kosong selebar 5 meter itu, tidak seluruhnya didirikan garasi. Bambang akan menghibahkan 1 meter untuk gang, agar warga tetap bisa masuk ke rumahnya. Sehingga gang yang diutara garasinya lebarnya menjadi 1,5 meter setelah ditambah 0,5 meter jalan umum (fasum).

Dalam kesempatan itu, Bambang juga menyayangkan Budiono, ketua RW setempat yang rumahnya di timur rumahnya. “Mestinya kan ketua RW itu menengahi. Kok malah pak RW yang rebut,” pungkasnya.

Sedangkan ketua RW 4 Budiono membenarkan kalau Bambang akan membuat garasi di barat rumahnya. Menurutnya, warga tidak setuju karena pemilik lahan kosong akan membangun garasi sesuai lebarnya tanah. Jika itu dilakukan, maka jalan warga akan menjadi sempit. “Ya jelas warga gak setuju. Soalnya, gang menjadi sempit. Gang itu kan jalan umum milik kelurahan. Kok garasi akan dibangun di situ,” tandasnya.

Budiono menjelaskan, pengukuran menjadi ramai, karena pemilik lahan seenaknya mengukur pekarangannya, tanpa koordinasi dan rembuk dengan warga. Selain itu, pengukuran dilakukan petugas BPN disaksikan warga dan dari kelurahan dan jika perlu dari polsek. “Ini kan enggak. Tiba-tiba diukur sendiri. Ya ramai. Tidak tidak ada BPN dan kelurahan. Kalau pengukuran kedua, saya tidak tahu. Itu pengukuran pertama,” jelasnya.

Ia sebagai ketua RW berharap, persoalan tersebut diselesaikan dengan musyawarah di kelurahan dan disaksikan tokoh masyarakat, tokoh agama  serta dari polsek. Selama ini, menurut Budiono tidak ada upaya seperti itu. Bahkan kapolsek  tidak tahu. “Polsek akan datang kalau diundang. Katanya, kapolsek belum dengar permasalahan ini. Ayolah duduk bareng, biar cepat selesai,” katanya.

Sedangkan Lurah Jrebeng Lor Rujito berterus terang belum bisa melangkah dan mendatangi lokasi. Pihaknya menunggu surat jawaban dari Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Perumahan dan Pemukiman (Perkim).

Lurah tidak berani membongkar paving stone yang dipasang di lahan tersebut. “Itu kan kewenangan Dinas Perkim untuk membongkar. Kami menunggu jawaban dari Perkim. Pak Bambang sudah menulis permohonan pembongkaran,” tandasnya.

Soal upaya mengumpulkan warga dengan Bambang, Rujito mengaku sudah melakukannya. Bahkan dalam pertemuan dengan warga, pihaknya menghadirkan Polsek Wonoasih.

Rujito juga menyebutkan, warga mengantongi surat pernyataan penyerahan sebagian tanah untuk jalan. “Warga punya surat pernyataan dari pemilik tanah awal. Makanya, kami hati-hati melangkah,” ujarnya. (gus/iwy)


Bagikan Artikel