Lain-lain

Pemerintah Layani Pencatatan Akte Perkawinan Non Muslim


PROBOLINGGO – Sejak awal 2019, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispenduk Capil) Kabupaten Probolinggo membuka layanan baru. Yakni pelayanan pencatatan akte perkawinan non muslim. Meski sudah berjalan hampir 3 bulan, baru ada 2 pasangan suami istri yang melakukan pencatatan akte perkawinannya. Masing-masing beragama Kristen dan Hindu.

Kepala Dispenduk Capil setempat Slamet Riyadi mengatakan, aturan pencatatan akte perkawinan non muslim diatur dalam UU RI nomor 1/1974 tentang Perkawinan. Namun Kabupaten Probolinggo baru mengaplikasikannya pada tahun ini.

“Tapi bukan berarti perkawinan mereka yang non muslim selama ini tidak sah. Pernikahan mereka tetap sah, tapi pernikahan mereka itu belum tercatat secara hukum oleh negara,” ungkapnya, Rabu (20/3).

Menurutnya, pelayanan tersebut diterapkan agar masyarakat pemilik akte mendapat kemudahan dalam menjadikannya sebagai dokumen pendukung dan penguat. Yakni bahwa pernikahan yang dilakukan oleh pasangan non muslim dinyatakan sah di mata agama dan juga di mata hukum.

“Setelah mengikuti prosesi pencatatan perkawinan, para mempelai akan mendapatkan 3 dokumen kependudukan secara sekaligus. Yaitu Akte Perkawinan, Kartu Keluarga dan KTP Elektronik,” sebut Slamet.

Jika pasangan nikah non muslim telah memiliki anak, maka di balik lembar Akte Perkawinan akan ada catatan pinggir tentang pengesahan anak. Dengan demikian, pasangan tersebut bisa mengajukan untuk pencatatan akte kelahiran anaknya.

“Jika tidak mendapatkan akte perkawinan, maka anaknya akan tercatat sebagai anak seorang ibu. Tetapi karena sudah mendapatkan akte perkawinan, maka anak tersebut akan tercatat sebagai anak seorang ayah dan ibu,” terang Slamet.

Untuk memastikan telah terjadi pernikahan, Dispenduk Capil mengkroscek lebih dulu kepada kedua orang tua pasangan dan saksi-saksi perkawinan. Juga perlu ada surat pernyataan dari orang tua kedua mempelai. Isinya, tidak adanya paksaan dan tekanan atas terjadinya perkawinan tersebut, sekaligus menyetujui dan merestui perkawinan.

“Serta surat pernyataan bersedia dari para saksi untuk memberikan kesaksian pernikahan yang dilangsungkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baru setelah itu keluar akte perkawinan,” ujarnya.

Ke depan, pihaknya akan mengadakan pelayanan pencatatan akte perkawinan non muslim secara masal. Karena menurutnya, masih banyak masyarakat yang sudah menikah secara sah menurut agamanya, tetapi belum tercatat secara hukum negara.

“Pelayanan ini diberikan untuk membantu masyarakat non muslim agar pencatatan perkawinannya bisa tertata dengan baik dan diakui oleh negara,” kata Slamet. (tm/eem)

1

Sepasang suami istri beragama non muslim menandatangani berkas sebagai syarat pembuatan akte perkawinan. (Tunjung Mulyono/Koran Pantura)


Bagikan Artikel