Lain-lain

Keluhkan Pembatasan Pupuk Bersubsidi


PROBOLINGGO – Memasuki musim tanam padi awal tahun 2019, para petani di Kabupaten Probolinggo mengeluhkan distribusi pupuk bersubsidi dari pemerintah. Penyebabnya, penggunaan pupuk petani hanya dijatah 3 kuintal per hektar dan untuk mendapatkannya pun sulit.

“Jatah pupuk itu sebenarnya cukup. Tapi terkadang kami kesulitan untuk mendapatkannya,” kata Sanusi, salah seorang petani asal kecamatan Dringu, Senin (25/2) kemarin.

Untuk menutup kekurangan tersebut, Sanusi rela blusukan ke desa-desa lain demi mendapat pupuk subsidi dari pengecer di sana. Meski demikian, tidak setiap pengecer dapat menjual pupuk subsidi secara bebas.

Sebab, sudah ada daftar penerima yang boleh dilayani dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).  “Kalau sudah kurang pupuk, kami pesimis bisa dapat hasil panen yang optimal. Padinya tidak subur, bulirnya juga kurang bagus,” ujarnya.

Untuk itu, dia berharap kepada pemerintah daerah agar memperketat regulasi dan pendisitribusian pupuk agar tepat sasaran. Pasalnya, Sanusi kerap menemui jatah pupuk milik petani justru diambil oleh petani lainnya.

“Kalau sudah rebutan seperti itu, pemilik kios tutup mata dan hanya mengejar untung saja. Dipastikan petani yang tak kebagian jatah pupuk bersubsidi terancam gagal panen,” tegasnya.

Abdullah (47), petani lainnya, mengaku ada permasalahan lain penyebab penurunan produksi padi hasil panen selain karena kekurangan pupuk. Yakni akibat serangan hama. Disebutnya, serangan hama seperti keong, burung dan tikus cukup membuatnya pusing.

“Biasanya per 1 hektar bisa menghasilkan gabah sebanyak 6 ton. Tapi kalau kena serangan hama seperti burung, maksimal hanya panen 5 ton. Bahkan kadang kurang dari itu,” tandasnya. (tm/awi)


Bagikan Artikel