Lain-lain

Dewan Dicurhati Petani Soal Pupuk


DRINGU – Kelangkaan dan tingginya harga pupuk bersubsidi di pasaran. Menjadi salah satu isu yang dikeluhkan oleh para petani di Kabupaten Probolinggo. Tak ayal hal tersebut secara gamblang disampaikan oleh para petani dalam setiap acara reses yang digelar oleh anggota DPRD setempat.

Salah satunya, ketika kegiatan reses tahap III masa sidang III yang digelar oleh anggota DPRD Kabupaten Probolinggo Rika Apria Wijayanti di desa Pabean kecamatan Dringu, Jum’at (21/5) malam. Dalam kegiatan tersebut, anggota fraksi partai NasDem dari Dapil I itu, secara serius menanggapi satu persatu keluhan dan usulan dari konstituennya itu.

Salah satunya seperti yang disampaikan oleh Tarsan, Ketua Kelompok Tani Sumber Waru Desa Pabean. Menurutnya keberadaan pupuk bersubsidi yang sangat dibutuhkan oleh petani saat ini sangatlah sulit untuk didapatkan. Kalaupun dapat, harganya selangit dan tak sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

“Jadi sekarang ini para petani, ibarat hidup segan mati tak mau. Kenapa bisa begitu, ya karena harga pupuk ini sudah diluar jangkauan para petani. Nekat membeli pupuk dengan harga tinggi kami merugi, tidak beli tanaman produksi kami hasilnya tak maksimal,” ujar Tarsan, Jum’at (21/5).

Diterangkannya kesulitan para petani diperparah dengan naiknya harga pupuk mulai awal tahun lalu. Lebih rinci, harga pupuk jenis urea atau nitrogen mengalami kenaikan tertinggi mencapai Rp 450 per kg. Dari HET semula Rp 1.800 per kg, naik menjadi Rp 2.250 atau Rp 112.500 per sak isi 50 kg.

Sedangkan pupuk ZA, naik Rp 300 per kg dari Rp 1.400 per kg menjadi Rp 1.700 per kg. Pupuk SP-36 atau yang biasa disebut pertani sebagai pupuk TS, naik Rp 400 per kg, dari Rp 2.000 menjadi 2.400 per kg.Untuk pupuk NPK atau pupuk lengkap yang terdiri dari unsur nitrogen, fospor dan kalsium, tidak mengalami kenaikan atau tetap Rp 2.300 per kg. Demikian juga pupuk organik jenis petroganik, tetap Rp 800 per kg.

“Aturan harga HET itu berlaku untuk pembelian petani di tingkat pengecer resmi. Namun faktanya saat ini, mana ada kios pupuk yang menjual sesuai harga HET. Buktinya seluruh kios pupuk resmi di desa kami sampai tutup semua, karena mengaku rugi mau jualan pupuk,” terangnya.

Alhasil, kata Tarsan para petani mau tidak mau membeli pupuk dengan jumlah sedikit. Karena memang harga pupuk di kios yang masih buka di desa lain, bisa mencapai dua kali lipat dari harga HET.

“Beli secukupnya uang saja, biasanya punya uang Rp 450 ribu bisa buat beli pupuk urea dua kwintal. Sekarang tidak cukup,” katanya.

Menanggapi keluhan tersebut, Anggota DPRD Kabupaten Probolinggo Rika Apria Wijayanti mengaku jika dirinya sebagai seorang petani juga mengalami hal yang sama, seperti yang dialami oleh petani seperti Tarsan. Menurutnya hal itu telah menjadi salah satu catatan dan akan disampaikannya pada masa sidang mendatang.

“Tak hanya akan saya sampaikan, tapi akan kami perjuangkan agar minimal pupuk bersubsidi tidak langka dipasaran dan harganya tidak jauh dari HET,” ujarnya.

Oleh karena itu, Rika sapaan akrabnya mengaku dalam waktu dekat ini akan memanggil dinas terkait dalam hal ini Dinas Pertanian Kabupaten Probolinggo dan para perwakilan distributor pupuk di kabupaten Probolinggo.

“Akan kami cari apa penyebab langka dan tingginya harga pupuk itu. Kalau memang karena kuota pupuk bersubsidinya terbatas, apa strategi dan tindakan yang dilakukan dinas agar pendistribusian pupuk bersubsid itu tepat sasaran ke petani kecil,” pungkasnya. (tm/ra)


Bagikan Artikel