Lain-lain

Komisi I Rekomendasi Penundaan Tahapan Pilkades


PROBOLINGGO – Komisi I DPRD Kabupaten Probolinggo menilai tahapan pilkades yang sudah berlangsung hingga saat ini masih menimbulkan banyak persoalan. Hal itu terbukti dengan banyaknya pengaduan masyarakat yang diterima dewan sejak tahapan pendaftaran dimulai.

Sekretaris Komisi I Joko Wahyudi mengatakan, persoalan yang timbul pada pilkades serentak kali ini beragam. Yang terkini adalah permasalahan pilkades di 3 desa. Pertama di Desa Pikatan, Kecamatan Gending, di mana sudah ada ribuan warga yang bertanda tangan untuk tidak mengikuti pilkades karena salah satu bacakades berkasnya dikembalikan. Padahal, sebelumnya pada saat mendaftar, persyaratan dari bacakades tersebut ter-check list lengkap.

Kedua di Desa Curahsawo, Kecamatan Gending. Di Desa ini panitia pilkades membuat keputusan untuk mendiskualifikasi salah satu bacakades tertanggal 19 November, atau pada masa tahapan verifikasi dan klarifikasi berkas belum berakhir. Keputusan panitia pilkades tersebut dipersoalkan, karena dinilai melanggar regulasi yang berlaku

Ketiga di Desa Curahtulis, Kecamatan Tongas. Di desa ini ada salah satu bacakades yang berkas pendaftarannya dikembalikan lantaran belum menyertakan SK pemberhentiannya sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari Bupati. Justru yang ada surat pengunduran diri.

Hal itu kemudian dinyatakan tidak lengkap oleh panitia pilkades di tingkat desa sesuai dengan Perbup Nomor 58 tahun 2021. Di sisi lain, dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Probolinggo Nomor 9 tahun 2017 tentang Desa menjelaskan, Bupati baru meresmikan pemberhentian yang bersangkutan dari BPD sejak diteapkan sebagai calon.

“Ini kan ditemukan masalah di beberapa desa, maka dari itu, kami dari Komisi I merekomendasikan agar tahapan penetapan cakades bisa ditunda, dengan catatan penyelesaian masalahnya tidak dapat diselesaikan setidaknya sampai dengan tangal 7 Desember nanti,” katanya pasca audiensi di kantor dewan, kemarin.

Menurutnya, rekomendasi tersebut bukan hanya ditujukan bagi ketiga desa di atas. Seharusnya, pihak panitia kabupaten bisa melakukan inventarisasi permasalahan pilkades di 253 desa yang akan melangsungkan pilkades pada Februari 2022. Jika penyelesaian persoalannya belum tuntas hingga masa verifikasi dan klarifikasi berkas berakhir, seharusnya ada penundaan tahapan yang dilakukan oleh Pankab.

“Kalau di desa lain juga ada masalah, dan belum diselesaikan, rekomendasi kami tunda dulu penetapannya. Yang lain yang tidak bermasalah, silakan lanjut,” ucapnya.

Joko mengaku, rekomendasi ini terpaksa dikeluarkan demi menjaga kondusifitas pilkades di Kabupaten Probolinggo. Ia pun berharap, pankab bisa melaksanakan apa yang sudah direkomendasikan pihaknya.

“Tentu kalau rekomendasi ini tidak diindahkan, ada sanksi politis yang akan diterima oleh pemerintah, karena selama ini kami kan bermitra. Selain itu, saran dari kami untuk pankab ini kan baik. Kalau tidak dilakukan, tentunya masyarakat akan mempunyai penilaian sendiri terhadap mereka,” ujarnya.

Menanggapi rekomendasi tersebut, Kabid Penataan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Probolinggo Nur Rachmad Soleh mengatakan, pihaknya tentu akan memerhatikan dan menindaklanjuti rekomendasi tersebut di ranah panitia pilkades tingkat Kabupten untuk selanjutnya disampaikan kepada Plt Bupati. “Rekomendasi dari dewan atau dari pihak legislatif tentu akan kami tindaklanjuti. Desa yang bermasalah tentu akan kami coba selesaikan persoalannya,” ujarnya. (ay/iwy)


Bagikan Artikel