Lain-lain

Kredit Macet KPR Capai 30 Persen


PROBOLINGGO – Pandemi Covid-19 benar-benar membuat para debitur kelimpungan dalam membayar kewajiban cicilan kredit perumahan rakyat (KPR) kepada pihak bank. Alhasil, rasio kredit macet akibat debitur bermasalah atau menunggak pembayaran KPR di Kabupaten Probolinggo mencapai sekitar 30 persen.

Ahmad, salah seorang Financing Officer di BTN Syariah Probolinggo mengatakan, di Kabupaten/Kota Probolinggo sedikitnya terdapat sekitar 4.000-an nasabah yang menjadi debitur KPR di bank tempat kerjanya. Dari jumlah tersebut pada bulan Juli saja ada sedikitnya 470 an nasabah yang bermasalah atau menunggak cicilan KPR-nya.

“Berdasarkan kalkulasi kami dari 4.000-an debitur KPR yang ada di bank kami, sekitar 30 persen atau sekitar 1.200 debitur di antaranya mengalami kredit macet, atau kesulitan dalam memenuhi kewajibannya sebagai debitur,” ungkapnya, Selasa (24/8).

Dijelaskannya bahwa kesulitan yang dialami oleh para debitur sangat bervariasi. Mulai dari terkena PHK, tutupnya usaha, hingga terjadinya pemotongan gaji akibat pandemi Covid-19. Alhasil, beberapa hal tersebut para debitur merasa kesulitan dan tidak mampu lagi memenuhi kewajibannya, lantaran mereka tengah fokus memenuhi kebutuhannya sehari-hari untuk bertahan hidup.

“Kami menyadari dan memahami kondisi ini, sehingga kami tidak bisa terlalu menekan para debitur kami untuk membayarkan kewajibannya. Namun demikian, opsi pemberian keringanan pun kami berikan berupa program restrukturisasi KPR kepada nasabah,” jelasnya.

Program restrukturisasi KPR itu, kata Ahmad, merupakan kebijakan pemerintah yang ditindaklanjuti oleh pihak bank guna mendukung program penanganan dampak pandemi Covid-19. Program restrukturisasi utang ini pun telah berlangsung sejak tahun 2020 lalu, dan diperpanjang tahun ini. Adapun program ini hanya berlaku bagi debitur yang telah mencicil tanggungannya diatas 3 tahun.

“Program ini tidak meniadakan tanggungan yang menjadi kewajiban dari debitur. Hanya didalamnya ditawarkan opsi untuk penundaan pembayaran atau penyesuaian nominal pembayaran sesuai dengan kemampuan debitur yang otomatis juga memperpanjang temponya,” sebutnya.

Sementara itu, Shofi, salah seorang debitur KPR di wilaiyah kecamatan Dringu, mengaku bahwa semenjak dirinya dirumahkan sementara dari pabrik tekstil tempatnya bekerja. Otomatis dia kehilangan pemasukan utamanya yang sekaligus dijadikan sumber utama untuk membayar KPR perumahannya.

“Untung ada program restrukturisasi itu. Kalau tidak, kami tidak tahu lagi harus mencari tambahan uang darimana untuk membayar cicilan tiap bulannya. Semoga pandemi ini cepat berakhir, karena keluarga kecil kami ini sungguh kesulitan secara ekonomi,” katanya. (tm/iwy)


Bagikan Artikel