Lain-lain

Kawasan Kumuh Capai 196 Hektare


PROBOLINGGO – Upaya untuk membebaskan Kabupaten Probolinggo dari kawasan kumuh terus diusahakan oleh pemerintah setempat. Hingga tahun ini luasan kawasan kumuh masih mencapai ratusan hektare.

Kasub Bidang Infrastruktur pada Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Oka Ferry Sandy mengatakan, penetapan kawasan kumuh ditentukan oleh berbagai hal. Di antaranya ialah kepadatan penduduk, kepadatan bangunan, konstruksi bangunan, dan sistem drainase.        

“Sesuai dengan yang sudah di-SK Bupati, kawasan kumuh di Kabupaten Probolinggo mencapai 196,87 hektare,” katanya, Minggu (22/8).

Dalam menangani kawasan kumuh yang ada, pihaknya selalu menjalin komunikasi dengan Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertanahan (Perkim) setempat, serta pihak Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Provinsi Jatim. Sebab, dalam melakukan penanganan kawasan kumuh bukan hanya dapat dilakukan oleh pemerintah daerah setempat.

“Disebutkan dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luasan di atas 15 hektare merupakan kewenangan pemerintah pusat, luasan kawasan kumuh antara 10 – 15 hektare adalah kewenangan Provinsi, dan luasan kumuh di bawah 10 hektare merupakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten,” ujarnya.

Saat ini, sudah ada 2 kawasan kumuh yang sudah dikunjungi oleh BPPW Jatim, yakni kawasan kumuh yang ada di Desa Rangkang dan Desa Kalibuntu, Kecamatan Kraksaan. Luasan kawasan kumuh di daerah tersebut totalnya mencapai 23,95 hektare.

“Kami menginginkan penanganannya menggunakan APBN. Dan sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah pusat, kami libatkan juga BPPW Jatim untuk memverifikasi baseline data yang kami berikan, dan alhamdulillah hasilnya sesuai dengan fakta di lapangan,” ujarnya.

Sementara, Kepala Dinas Perkim Oemar Sjarifmengatakan, sebaran kawasan kumuh di Kabupaten Probolinggo masih tersebar di 33 desa yang berada di 13 kecamatan, mulai dari Kecamatan Kraksaan, Gending, Gading, Dringu, Kotaanyar, Krejengan, Leces, Paiton, Pajarakan, Sumberasih, Wonomerto, Maron, dan Besuk. Pihaknya pun tengah berupaya maksimal untuk menangani kawasan kumuh tersebut.

“Jika ada peluang penangannya yang bisa menggunakan dana APBN ataupun dana dari provinsi, tentu akan terus kami upayakan agar tidak ada lagi kawasan kumuh dan menjadi daerah yang tanpa kumuh,” katanya. (ay/iwy)


Bagikan Artikel