Sake’ Ateh, Santreh Bine’ Noro’ Demo
PAJARAKAN – Aksi massa di depan kantor DPRD Kabupaten Probolinggo, kemarin (12/2), tak hanya diikuti kaum adam. Ada pula kaum hawa yang ikut serta sebagai peserta aksi. Mereka ikut dalam aksi karena mengaku tidak bisa menerima isi puisi Fadli Zon yang berjudul “Doa Yang Tertukar” yang menuai kontroversi.
Salah seorang kaum hawa yang ikut aksi kemarin adalah Meida Dwi Putri (19). Santri asal Kelurahan Kraksaan Wetan, Kota Kraksaan ini mengungkapkan, Fadli Zon seharusnya tidak membuat puisi tersebut. Sebab begitu puisi itu dibuat dan disebar di akun media sosial milik Fadli Zon, kontroversi bermunculan.
“Merasa atau tak merasa, mon pancen abe’en wakil rakyat, ye ghudhuh kedingngagi apa se epentah rakyat makle masalah tak tambe lanjheng. Rakyat mentah Fadli Zon mentah sporah ka Kiai Maimun, ye dhulih mentah sporah makle dulih rantah orosan ben rakyat tak tambe ghriduh (Merasa atau tidak, kalau memang dia wakil rakyat, harusnya mendengarkan aspirasi rakyatnya agar masalah tidak berkepanjangan. Rakyat minta Fadli Zon minta maaf ke Kiai Maimun, ya sudah segera saja minta maaf supaya cepat selesai masalah ini dan rakyat tak bertambah gaduh, red),” sergah Meida.
Hal senada juga diungkapkan Alfian Sifen (20). Remaja berstatus mahasiswa ini merasa sakit hati karena puisi Fadli Zon diduga menyinggung KH. Maimun Zubair.
“Mon lah sampe’ nyake’en atenah ghuruh, ye engko’ santrenah noro’ sake’. Saparaaalah mon ghuruh esake’en, pasteh morettah noro’ sake’ (Kalau sampai menyakiti perasaan guru saya, saya selaku santrinya ikut sakit hati. Siapapun, kalau gurunya disakiti, pasti muridnya ikut tersakiti, red),” ungkapnya.
Seharusnya, kata Sifen, seorang wakil rakyat tak sepantasnya melakukan sesuatu yang memicu munculnya polemik. Apalagi saat ini merupakan tahun politik. Seharusnya, tindakan-tindakan yang bisa memicu kontroversi harus dihindari.
“Masa’ pantes wakil rakyat aghebei ghriduh ka rakyattah dhibi’. Mon pancen wakil rakyat, ya jhe’ nglakonen hal-hal se mededdhih ghriduh (Masak pantas seorang wakil rakyat menimbulkan kegaduhan di tengah-tengah rakyatnya sendiri. Kalau memang wakil rakyat, seharusnya tak perlu melakukan hal-hal yang bisa memicu kegaduhan, red),” kata Sifen. (yek/eem)