Sosbudpar

Obyek Wisata Ditutup, Pelaku Usaha Wisata Keberatan


PROBOLINGGO – Dunia pariwisata di Kabupaten Probolinggo pada masa lebaran Idul Fitri 1442 Hijriyah ini dipastikan lesu. Yakni setelah Bupati Probolinggo Hj. P Tantriana Sari mengeluarkan surat edaran (SE) tentang penutupan sementara seluruh tempat wisata di Kabupaten Probolinggo. Hal itu berlangsung selama 10 hari pada 13 – 23 Mei mendatang.

SE Bupati Probolinggo nomor 556/356/426.118/2021 tentang Penutupan Sementara Obyek Wisata pada Liburan Hari Raya Idul Fitri 1442 H ini setidaknya meliputi dua hal penting. Selain kebijakan penutupan sementara seluruh objek wisata di Kabupaten Probolinggo selama 10 hari, Bupati menginstruksikan kepala desa dan camat untuk berkoordinasi dengan pengelola tempat wisata. Tujuannya untuk memastikan dilaksanakannya kebijakan penutupan sementara dimaksud.

Kepala Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan (Disporaparbud) Kabupaten Probolinggo Sugeng Wiyanto mengatakan, dengan adanya kebijakan tersebut, pihaknya akan segera mensosialisasikan SE tersebut kepada seluruh pengelola objek wisata.
“Total ada sekitar 39 obyek wisata di Kabupaten Probolinggo yang akan ditutup. Termasuk objek wisata unggulan seperti Gunung Bromo, air terjun Madakaripura, Pantai Bentar, dan Pantai Bohay,” katanya, Senin (10/5).

Adanya SE yang terbit mendadak ini tentu membuat para pelaku usaha di sektor wisata makin sekarat. Pasalnya mereka sudah jauh-jauh hari menyiapkan segalanya untuk menyambut kedatangan para pengunjung di musim libur lebaran. Sebagian dari mereka tak habis pikir dan tak berdaya menghadapinya.

“Kenapa SE itu terbit tiba-tiba jelang hari H lebaran. Kami sangat keberatan dengan kebijakan itu. Di satu sisi Menteri Pariwisata mengizinkan agar usaha wisata beraktivitas di masa libur lebaran. Di satu sisi Bupati kami tidak mengizinkan obyek wisata dibuka di masa puncak liburan ini” ujar Galih Teguh Wahono, seorang pemilik usaha penginapan di Kecamatan Gading.

Menurutnya, perbedaan kebijakan itu akhirnya membuat para pelaku usaha wisata jadi korban. Andaikata kebijakan tersebut disampaikan jauh hari, mungkin pelaku usaha wisata seperti dirinya masih bisa menerima. Namun karena terbitnya SE itu mendadak. Yakni beberapa hari jelang hari H lebaran. Maka hal itu tentunya sangat merugikan bagi pelaku usaha wisata.

“Kiranya ibu Bupati Probolinggo bisa kembali menganulir atau merevisi kebijakan itu. Misalnya dengan memperketat pembatasan jumlah pengunjung dan penerapan prokes. Pasti kami siap jalankan, toh buktinya selama ini kedua hal tersebut sudah kami laksanakan sama baiknya di tempat usaha kami,” beber Ketua Umum BPC HIPMI Kabupaten Probolinggo ini. (tm/eem)


Bagikan Artikel