Sosbudpar

Cegah Covid, Santri Diminta Pulkam Sebelum 5 Mei


PROBOLINGGO – Santri di Probolinggo diminta untuk mudik atau pulang kampung maksimal tanggal 5 Mei mendatang. Hal itu dilakukan agar bisa mencegah penyebaran Covid-19 di Kabupaten setempat.

Batas yang ditentukan itu bukannya tanpa alasan, salah satu alasannya karena memang di tanggal 5 Mei hingga 16 Mei itu sudah ada larangan untuk mudik. Karena itu pula, santri yang ada di Probolinggo diminta agar pulang lebih awal.

“Kami koordinasi dengan kemenag apakah kepulangan santri ini meminta kepada keluarga untuk menjemput atau pihak pondok mengantar sebelum tanggal 5 Mei,” kata Tatok Krismarhento Plt Dishub, kemarin.

Hal itu berlaku untuk santri di luar wilayah karasidenan malang, yakni Probolinggo, pasuruan, malang dan batu. “Kalau di dalam rayon tidak masalah, namun yang di luar ini kami harapkan bisa pulang sebelum tanggal 5,” katanya.

Kepulangan sebelum tanggal 5 mei itu seiring dengan adendum dari kemenhub yang berkaitan dengan  larangan mudik. Surat edaran 13 2021 satgas covid 19 tentang perpanjangan larangan mudik.

“Dari tanggal 22 April – 5 Mei diperkenankan mudik tapi diperketat dengan PCR antigen. Tahap kedua, tanggal 6 sampai 17 Mei tidak boleh kemana mana. Tahap 3 selesai 18 Mei sampai 24 Mei. Tes antigen dan g nose,” terangnya.

Di sisi lain, pihaknya dengan petugas gabungan sudah menyiapkan pos pengamanan untuk melakukan pencegatan terhadap pemudik di luar rayon karasidenan malang. Sedikitnya empat pos pencegatan akan berdiri di daerah perbatasan.

Pos pencegatan itu berada di Exit tol muneng, exit tol tongas untuk wilayah hukum polresta Probolinggo. Sementara, Polres ada di pos paiton, pos exit tol leces. Probolinggo sendiri masuk rayon 2, malang pasuruan, Probolinggo dan batu.

Tatok mengatakan, Leces merupakan pintu masuk di luar rayon. Di situ ada screaning untuk menekan penyebaran covid 19. “Kemudian hal ini dilakukan agar kejadian di India tidak terjadi di indonesia,” jelasnya.

Namun, penerapan pencegatan yang diisi oleh petugas gabungan, TNI, Polri, Satpol PP dan petugas kesehatan itu memang menjadi dilema sendiri oleh petugas. Salah satunya karena memang masih bukanya pasar saat ini membuat warga masih berlalu lalang di antara perbatasan wilayah.

Seperti halnya orang lumajang yang belanja ke probolinggo. Apakah nanti akan dilakukan cegatan atau ada kebijakan lain. “Dilematis, pasar masih buka. Untuk orang berlalu lalang ke pasar kota banyak sekali. Rayonisasi malang pasuruan Probolinggo, penyekatannya bagaimana di lapangan. Diharapkan tidak terlalu kaku atau bagaimana,” kata Ipda Arif.

Tidak hanya soal warga yang masih berlaku lalang, pihak organda pun juga dilema dengan hal ini. Apalagi, soal larangan mudik apakah berlaku pula untuk orang pekerjaan yang biasa menggunakannya modal transportasi.

“Ini yang kami minta solusi, jangan sampai pula ketika kami PO bus mengantar santri justru terkena sanksi,” terang Ketua BPC organda Probolinggo Tomy.

Sementara Yofi Aditama, kepala seksi LLAJ UpTD 11 Jatim mengatakan, untuk aturan itu sampai saat ini masih digodok oleh kemenhub. “Mudah-mudahan nantinya akan ada solusi terbaik untuk mencegah penyebaran Covid-19 ini. Mohon ditunggu karena masih digodok,” terangnya. (rul/awi)


Bagikan Artikel