Sosbudpar

Pantai Bahak Tongas Diaudit BPK


TONGAS – Pantai Bahak di Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo diaudit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Jika hasil auditnya bagus, dalam waktu dekat fasilitas yang rampung dibangun itu akan dibuka untuk umum.

Kapala Disporaparbud Kabupaten Probolinggo Sugeng Wiyanto melalui Kasi Destinasi Wisata Musa mengatakan, memang kemarin Pantai Bahak masih diaudit BPK. Ini terkait proyek pembangunan fisik pendukung Pantai Bahak.

Audit ini hal yang lumrah dilakukan setelah adanya proyek. “Sama, semuanya diaudit. Dulu P30 juga sama diaudit BPK,” kata Musa kepada Koran Pantura, Kamis (18/2). 

Setelah hasil audit itu keluar dan tidak ada temuan apapun, nantinya pelaksana proyek akan menyerahkan bangunan itu kepada pemerintah daerah. “Tapi selama enam bulan stelah pengerjaan, tetap masih tanggungan pelaksana proyek,” jelasnya. 

Setelah proyek itu diserahkan, pihaknya akan membuka fasilitas yang rampung dibangun. “Pasti dibuka untuk umum,” tambah Musa. 

Karena kondisi itu, Pantai Bahak Tongas kini sudah masuk salah satu daftar destinasi wisata di peraturan daerah (perda) Kabupaten Probolinggo tentang retribusi. Targetnya, triwulan kedua baru bisa diterapkan. Sebab saat ini, masih dalam proses penyerahan dan perawatan kontraktor.

Musa mengatakan memang sampai saat ini belum ada target PAD untuk wisata Pantai Bahak. Bahkan, sampai saat ini belum ada penerapan penarikan retribusi. Namun, pihaknya menargetkan tahun ini sudah mulai tarik retribusi untuk wisata Pantai Bahak. ”Tahun ini kami target untuk mulai tarik retribusi di Pantai Bahak. Tapi untuk target PAD sendiri masih belum, baru ditarget PAD tahun depan,” katanya.

Musa menerangkan, pihaknya sudah koordinasi dengan kecamatan, dan dua desa, yaitu Desa Dungun dan Curah Dringu. Sebab, Pantai Bahak itu terletak di perbatasan kedua desa tersebut. Nantinya, pengelolaan wisata Pantai Bahak kerjasama Disporaparbud dengan BUMDes bersama (gabungan BUMDes Curah Dringu dan Dungun).

”Kalau sesuai perda retribusi, tentu nilai retribusi yang masuk ke pemerintah daerah sebesar Rp 5 ribu per orang. Nah, nantinya tiket masuk bisa disepakati bersama Rp 10 ribu atau berapa. Yang pasti retribusi sebesar Rp 5 ribu masuk ke daerah, selebihnya bisa untuk BUMDes besama,” terangnya.

Diketahui, tahun 2020 lalu Pantai Bahak digelontor pembangunan fasilitas penunjuang wisata. Mulai jogging track oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan boardwalk oleh  Kementerian Pariwisata. (rul/iwy)


Bagikan Artikel