Sosbudpar

Selama Pandemi, Ada 1.457 Kasus Cerai, 40 Persen Dipicu Faktor Ekonomi


KRAKSAAN – Pandemi Covid-19 menebar dampak ke berbagai aspek. Sejak April sampai November 2020, Pengadilan Agama (PA) Kraksaan telah memutus 1.457 perkara cerai. Artinya, selama masa pandemi ini ada 1.457 duda dan janda baru di Kabupaten Probolinggo.

Panitera Muda (Pandmud) Hukum PA Kraksaan Syafiudin mengatakan, pada awal masa pandemi lalu, perkara cerai memang sempat mengalami penurunan. Pada April dan Mei, total perkara cerai yang diputus hanya 170 kasus.

Setelahnya, pihaknya kembali menerima ratusan perkarta cerai di setiap bulannya. “Melihat kondisi awal pandemi, sepertinya angka perceraian bisa turun. Tapi ternyata semakin lama semakin banyak,” kata Syafiudin, Senin (7/12).

Bahkan menurutnya, pandemi Covid-19 ini juga menjadi salah satu sebab maraknya perceraian di Kabupaten Probolinggo. Terbukti dalam 2 bulan terakhir, sebesar 40 persen penyebab perceraian merupakan faktor ekonomi.

“Sebelumnya, 70 persen itu biasanya bercerai karena faktor sering bertengkar di dalam keluarga. Tapi sejak Oktober lalu, faktor ekonomi ini meningkat. Mungkin imbas dari pandemi,” jelas pria yang karib disapa Udin itu.

Lebih lanjut ia menjelaskan, dominasi peraceraian masih sama dengan sebelumnya, di mana perkara cerai gugat (CG) masih lebih banyak dari cerai talak (CT). Total kasus CT yang diputus selama pandemi mencapai 507 perkara. Sementara untuk kasus CG yang diputus  mencapai 950 kasus.

“Tetap dari awal tahun kebanyakan yang istri yang menginginkan cerai. Sebabnya bermacam, mulai dari sering cekcok, dan faktor ekonomi. Bahkan ada juga yang sebabnya karena kawin paksa,” jelasnya.

Udin mengungkapkan, untuk perkara cerai bulanan terbanyak selama pandemi ini terjadi pada Agustus lalu, dengan 251 cerai yang putus. Sedangkan yang paling sedikit terjadi pada Mei, dengan perkara ceai putus berjumlah 80 kasus. “Semoga saja ke depannya bisa berkurang lagi,” paparnya. (ay/iwy)


Bagikan Artikel