Sosbudpar

Petani Kesulitan Dapatkan Pupuk Subsidi


KRAKSAAN – Persoalan pupuk urea bersubsidi di kalangan petani Kabupaten Probolinggo, kembali berkecamuk. Banyak pelaku tani yang merasa kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi tersebut di sejumlah kios.

Seperti yang disampaikan, Saifullah (35) warga Desa Krampilan, Kecamatan Besuk. Ia mengaku kesulitan untuk mendapatkan pupuk urea bersubsidi. Setiap ia datang ke kios, selalu kembali dengan tangan kosong. “Selalu yang ditawarkan pupuk yang non-subsidi,” ungkapnya, Kamis (24/9).

Sementara harga pupuk urea non-subsidi, menurutnya, melambung tinggi. Bahkan separo  lebih mahal dari pupuk subsidi. Tentu harga itu dapat mempengaruhi keuntungan dan cocok tanamnya. “Kalau yang non-subsidi banyak, tapi mahal. Rp 600 ribu per kwintal,” ujar bapak dua anak itu.

Hal senada disampaikan Najib, warga Desa/Kecamatan Krejengan. Ia tak jarang mendapat kabar stok pupuk habis di setiap kios yang dikunjunginya. Padahal lahan tanam miliknya yang hanya sepato hektar itu, tak banyak membutuhkan pupuk.

“Ada yang bilang kosong. Ada juga yang harus ngisi ini dan itu. Kalau namanya nggak tercantum nggak bisa katanya. Apa itu namanya, kartu tani kalau nggak salah,” ujar pria berusia  58 itu.

Sementara itu, Koordinator Pupuk Kaltim Kabupaten Probolinggo Amri menyampaikan, sebenarnya stok pupuk bersubsidi masih ada, bukan kosong apalagi langka. Serapan pupuk bersubsidi itu sejauh ini sudah mencapai 89 persen dari total 33 ribu ton.

Namun, yang menjadi kendala di lapangan, tentu tidak hanya itu. Dirinya pun mengaku, adanya perubahan regulasi pemerintah pusat hingga 3 kali, membuat para petani kebingungan. Bahkan kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi tersebut.

“Sebulan ini sudah ada 3 kali perubahan regulasi. Pertama, petani wajib menggunakan kartu tani untuk mendapatkan pupuk bersubsidi. Kedua, petani harus mengisi formulir, dan mengirim foto lahan tanam. Lalu ketiga, cukup formulir saja tanpa foto lahan,” ujar Amri.

Adanya regulasi itu, menurut Amri, memang benar-benar membuat petani kesulitan dan tidak bisa dijadikan patokan. Terlebih lagi, stok dan kebutuhan pupuk tahun ini tidak berbanding lurus. “Jadi bukan soal pupuknya saja. Tapi juga soal regulasi yang membuat petani sambatan,” tandas Amri. (yek/iwy)


Bagikan Artikel