Sosbudpar

PA Kraksaan Terima 2 Izin Poligami


KRAKSAAN – Sepanjang tahun ini, Pengadilan Agama (PA) Kelas 2B Kraksaan telah menerima dua perkara izin poligami. Namun meski sempat tertunda akibat wabah pandemi corona, salah satu di antaranya sudah berkekuatan hukum atau putus.

Panitera Muda Hukum PA Kraksaan Syafiuddin mengatakan, sepanjang tahun ini baru ada dua izin poligami yang terdaftar. Sedangkan tahun lalu, pihaknya menerima 6 perkara, di mana berkas pertama masuk pada April 2019.

Pada awal penetapan pandemi beberapa bulan lalu, pihaknya sempat tidak menerima izin poligami. Tepatnya sekitar April. Begitu pula pendaftaran perkara yang lain. Namun kedua kasus itu masuk dalam waktu yang berbeda.

Yaitu, kasus pertama masuk pada Maret dan kasus kedua masuk pada Mei lalu. Sementara kasus pertama sudah diputus pada April. Selama sebulan dari awal berkas pendaftaran masuk. Sayangnya, Syafiuddin tidak menjelaskan secara gamblang maksud dan tujuan dari pendaftar poligami tersebut.

Ia menambahkan, penundaan tersebut bukan hanya untuk mencegah adanya perkumpulan. Namun, juga berkaitan dengan lamanya masa sidang untuk perkara izin poligami. “Izin poligami ini memang lama prosesnya. Karena yang bersangkutan juga harus mendaftarkan hartanya, agar warisannya nanti jelas. Tanpa ini tidak bisa kami memberikan putusan,” jelasnya.

Meski begitu, adanya pendaftar izin poligami, menurutnya, adalah hal yang tepat. Dibandingkan harus berpoligami dengan cara sirri atau rahasia dari istri sebelumnya. Sebab, dengan mengurus izin poligami, maka yang bersangkutan akan selamat dari ancaman pidana.

“Pasal 279 KUHP sudah jelas. Pelaku poligami yang tidak mendapatkan izin dari istri sebelumnya bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Jadi meskipun prosesnya panjang, memang sebaiknya kalau mau berpoligami harus mendapatkan izin terlebih dahulu,” paparnya. (yek/awi)


Bagikan Artikel