Sosbudpar

PHRI Probolinggo Desak Buka Wisata Bromo


SUKAPURA – Perhimpunan Hotel dan Restauran (PHRI) Kabupaten Probolinggo mendesak pemerintah agar membuka kembali wisata Gunung Bromo, disertai penerapan protokol kesehatan. Untuk itu,  PHRI pada Rabu (17/6) sudah mengirim surat kepada Bupati Probolinggo dan Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (BB TNBTS).

Melalui surat tersebut, PHRI meminta agar kawasan wisata Gunung Bromo kembali dibuka, demi mengembalikan perekonomian masyarakat. Sebab, menurut Ketua PHRI Kabupaten Probolinggo Digdoyo Djamaludin, masyarakat di kawasan Gunung Bromo banyak yang menggantungkan kehidupan ekonominya pada sektor pariwisata.

Dengan adanya penutupan akses masuk ke kawasan Gunung Bromo, maka terhenti juga kegiatan pariwisata. “Dampaknya, melumpuhkan sektor perekonomian masyarakat lokal serta melemahnya sektor pariwisata, baik hotel, restoran, rental kuda, jeep dan asongan,” ujar pria yang karib disapa Yoyok ini.

Menurut Yoyok, okupansi hotel selama penutupan wisata Gunung Bromo mencapai 0-10 persen. Banyak pembatalan pesanan kamar baik dari koorporasi maupun dari wisatawan. “Sebagian besar hotel & restoran merumahkan karyawan. Bahkan pemutusan hubungan kerja (PHK) sudah mulai diambil, karena beratnya beban usaha dalam menghadapi situasi wabah Covid-19 ini,” jelas pemilik Yoschi’s Hotel ini.

Yoyok menambahkan, industri pariwisata merupakan industri padat modal kerja, yang melibatkan pelaku mitra UKM sebagai pendorong ekonomi rakyat. Standar minimal tingkat hunian hotel sebesar 60 persen okupansi adalah syarat dasar agar industri perhotelan dapat menjaga kelangsungan usaha tetap terjaga.

“Karena itu pula, kami harapkan kepedulian, empati dan toleransi kepada kepala TNBTS dan Bupati Probolinggo, termasuk dapat membantu memberi kebijakan pembukaan akses masuk di kawasan lautan pasir Gunung Bromo,” katanya.

Dan yang tidak kalah penting ialah menyiapkan point of sales tiket TNBTS tambahan di hotel-hotel atau rest area terdekat untuk mengurangi penumpukan pengunjung di pintu masuk TNBTS. “Melaksanakan SOP protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan maupun dari pihak TNBTS untuk menciptakan rasa aman dan nyaman untuk para wisatawan Gunung Bromo,” jelas Yoyok.

Selain itu, dalam suratnya, PHRI meminta disiapkan satgas kesehatan pariwisata. Ini untuk mengantisipasi apabila terjadi hal yang tidak diinginkan selama berada di kawasan wisata Gunung Bromo.

 “Besar harapan agar permintaan ini dapat direalisasikan demi keberlangsungan usaha hotel dan restoran pada khususnya dan usaha pariwisata pada umumnya di Kabupaten Probolinggo. Atas realisasi dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih,” ujar Yoyok.

Sementara itu, Kepala Sub Bagian Data Evaluasi Pelaporan dan Humas pada TNBTS  Sarif Hidayat mengatakan sampai kemarin pihaknya belum menerima surat dari PHRI Kabupaten Probolinggo. “Surat secara resmi belum diterima. Nanti akan kami cek dulu,”  katanya.

Kendati begitu, terkait dengan pembukaan kawasan wisata Gunung Bromo sampai saat ini pihaknya masih menunggu sinyal dari pemerintah pusat. Baik itu dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maupun Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. “Kita sama-sama tunggu. Bersabar dulu ya. Semoga diberikan solusi yang terbaik,” katanya.   (rul/iwy)


Bagikan Artikel