Sosbudpar

734 Pasutri Cerai

PROBOLINGGO – Angka perceraian di Kota Probolinggo pada tahun ini masih terbilang cukup tinggi. Hingga 28 Desember 2018, Pengadilan Agama Kota Probolinggo telah memproses 803 perkara perceraian. Sebanyak 734 perkara di antaranya telah resmi berakhir. Pasangan suami istri (pasutri) terkait telah dinyatakan bercerai.

Ketua Pengadilan Agama Kota Probolinggo M. Edy Afan mengatakan, perkara perceraian yang ditangani pihaknya pada tahun ini lebih banyak daripada perceraian di tahun 2017. “Tahun 2017 yang bercerai 754 pasangan. Sedangkan yang untuk 2018, sampai 28 Desember yang sudah resmi bercerai 734 pasangan. Sebanyak 69 kasus masih belum selesai perkaranya. Totalnya ada 803 kasus yang kami tangani sepanjang tahun ini,” terangnya.

Jika 69 persidangan tidak tuntas pada tahun ini, maka akan dilanjutkan prosesnya pada tahun 2019. Hal ini juga terjadi pada tahun 2017 lalu. Dari 803 perkara yang diproses pada tahun ini, ada 49 perceraian yang persidangannya sudah dimulai sejak 2017 lalu. “Namun persidangan tidak selesai pada tahun 2017. Sehingga dilanjutkan pada tahun 2018 sampai muncul keputusannya,” kata Edy.

Dari ratusan perkara perceraian itu, Edy menyebut perkara yang paling banyak adalah cerai gugat. Di mana pada perkara ini terjadi lebih dari 500 perceraian atau di atas 80 persen. Sedangkan sisanya adalah perkara cerai talak. “Kalau gugat cerai itu, istri atau perempuan yang mendaftar perceraiannya. Kalau cerai talak, pihak laki-laki atau suaminya yang minta cerai atau inisiatornya,” terangnya.

Sekitar 400 perkara perceraian itu terjadi karena masalah ekonomi keluarga. Sisanya terjadi karena faktor moral, termasuk kehadiran orang ketiga. Secara khusus, Edy menyatakan tidak ada perceraian yang terjadi karena perbedaan pilihan politik. “Meski 2018 tahun politik dan ada pilkada serantak (Pilgub dan Pilwali), perceraian karena beda pilihan nihil,” tegasnya.

Dari sisi pekerjaan, pasutri yang bercerai rata-rata bekerja sebagai karyawan swasta maupu wiraswasta. Disusul perceraiaan di kalangan ASN yang didominasi oleh tenaga guru. Edy tidak menyebut angkanya. Namun ia mengaku heran kenapa tidak sedikit guru yang bercerai.

“Kalau perkaranya gugat cerai (dari pihak istri), bisa jadi yang PNS guru adalah istrinya yang memiliki pendapatan. Karena itu, istrinya tidak mau diatur suaminya. Dari sanalah muncul keretakan dalam rumah tangga, sehingga berujung perceraian,” ungkap Edy.

Sementara dari usia pasutri yang bercerai, yang dominan adalah pasutri yang usia pernikahannya di bawah 5 tahun, alias menikah di usia muda. “Sedangkan pasangan yang sudah lebih 10 tahun menikah, tidak banyak yang bercerai pada tahun ini,” terang Edy. (gus/eem)


Bagikan Artikel

Tinggalkan Balasan