Sosbudpar

Soal Larangan Tagih Angsuran di Desa, Ini Kata APDESI Probolinggo


KREJENGAN – Sejumlah Pemerintah Desa (Pemdes) menerbitkan surat keterangan tentang larangan bagi lembaga jasa keuangan di Kabupaten Probolinggo agar sementara waktu tidak melakukan penagihan angsuran kepada warganya. Pertimbangannya adalah terpuruknya ekonomi warga akibat pandemi corona. Kebijakan ini disikapi Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (APDESI).

Ketua DPC APDESI Kabupaten Probolinggo Nurul Huda mengakui ada beberapa desa yang mengeluarkan kebijakan lokal tingkat desa itu. Namun, dia tidak sampai menelusuri lebih dalam jumlah desa yang mengeluarkan kebijakan tersebut.

“Kalau datanya belum kami himpun. Tetapi yang jelas, memang ada beberapa desa yang mengeluarkan kebijakan itu. Redaksinya pun kurang lebih sama,” kata Nurul Huda yang juga Kades Krejengan, kepada Koran Pantura, Selasa (14/4).

Menurutnya, aturan tersebut bukanlah peraturan hasil dari breakdown peraturan pemerintah di atasnya. Peraturan tersebut murni inisiatif dari kepala desa masing-masing. “Walaupun itu tertulis sebagai Surat Keterangan, tapi saya menilai itu lebih ke imbauan,” ucapnya

Ia memahami alasan kepala desa membuat kebijakan tersebut. Setidaknya, dia mencatat ada 2 faktor yang membuat kebijakan itu muncul. Semuanya merupakan dampak dari wabah virus corona. “Yang pertama adalah karena dampak pandemi corona ini membuat ekonomi masyarakat terpuruk,” ucapnya.

Banyak warga yang kurang mampu memiliki tanggungan utang di lembaga jasa keuangan. Padahal, kata Huda, kondisi saat ini membuat pendapatan mereka menurun drastis. “Kalau debitur itu mampu bayar, ya utang itu harus dibayar, walaupun kadesnya sudah mengeluarkan surat keterangan. Tapi kalau tidak mampu, maka ini yang harus kita pahami bersama,” tutur Huda.

Faktor yang kedua menurut Huda adalah tugas dari pemerintah desa bersama Satgas untuk menjalankan pencegahan penyebaran Covid-19 di tingkat desa. Program itu terus berjalan hingga saat ini.

“Kami wajib menjalankan aturan social distancing atau physical distancing. Jadi bagi pendatang ada aturan tertentu jika ingin masuk ke desa. Wajib laporan dulu. Apalagi, saat ini Kabupaten Probolinggo sudah masuk sebagai zona merah Covid-19,” paparnya.

Dia menyadari kebijakan tersebut pasti akan berdampak pada stabilitas keuangan lembaga jasa keuangan. Ia juga menilai banyak masyarakat memiliki persepsi beragam atas kebijakan tersebut. Ada yang beranggapan dengan kebijakan itu, maka utang lunas atau tidak perlu dibayar lagi.

“Ini bukan berarti utangnya tidak dibayar. Tetap harus dibayar, tapi untuk sementara waktu ini ada permohonan untuk penundaan atau keringanan dalam pembayaran angsuran itu,” tegas Huda.

Oleh karenanya, Huda mengimbau agar ketiga pihak ini menyamakan persepsi. Baik debitur, kreditur maupun kepala desa. Ia menyarankan agar kreditur lewat juru tagihnya jika setiap datang menagih ke desa, maka harus menemui kepala desa terlebih dahulu. “Tujuannya selain penerapan social distancing juga paling tidak untuk menjembatani keperluan antara debitur dan kreditur,” katanya.

Misalnya, jika debitur mampu bayar, maka dia harus bayar angsuran tersebut. Namun jika tidak mampu, maka Pemerintah Desa (Pemdes) bisa memfasilitas dengan membuatkan surat permohonan penundaan pembayaran.

“Jadi ada kepastian hukum dan kedua belah pihak. Utang tetap harus dibayar. Tapi misalnya baru bisa bayar tanggal sekian, nah kreditur memiliki kepastian waktu penagihan, sedangkan debitur juga tahu kapan harus membayar angsuran,” ujar Huda yang juga merupakan seorang advokat tersebut.

Ia menambahkan, pada intinya penagih utang boleh saja masuk ke desa, namun harus terlebih dahulu membuat pemberitahuan kepada pemerintah desa. Sehingga bisa duduk bersama menyelesaikan persoalan tersebut. “Kepala desa harus bisa memberi pemahaman kepada debitur dan kreditur. Ini bukan berarti larangan mutlak, tapi ini perlu kesadaran bersama,” tegasnya. (awi/iwy)


Bagikan Artikel