Sosbudpar

Tentang Wisata Gunung Bromo, Wisatawan Sudah Bayar Mahal, tetapi….


KRAKSAAN – Perwakilan Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (BB TNBTS) Senin (9/3) menemui Bupati Probolinggo Hj Puput Tantriana Sari di Kantor Bupati di Kraksaan. Salah satu pembahasannya yakni penataan dan pengelolaan wisata di kawasan Gunung Bromo.  

Audiensi ini juga merupakan pertemuan lanjutan dengan porsi pembahasan yang sama. Akan tetapi, untuk yang kedua ini lebih kepada pembahasan bersama dengan Pemkab  Probolinggo.

Di sisi lain, beberapa kawasan seperti zona pemanfaatan tak luput dari pembahasan pada pertemuan itu, termasuk fasilitas yang memang harus ada sentuhan agar bisa memberikan kenyamanan terhadap wisatawan Gunung Bromo. Sebut saja tangga menuju kawah yang saat sudah banyak rusak. TNBTS juga menyampaikan permasalahan ini. Setidaknya, agar ada jalan sehingga fasilitas tersebut menjadi lebih baik.

Kepala BB TNBTS Jhon Kennedy melalui Kepala Seksi I Sarmin mengatakan, pertemuan kemarin merupakan bagian dari upaya berkoordinasi. Sarmin menyatakan  pembahasannya seputar rencana penataan wisata Gunung Bromo ke depan. “Jadi lebih kepada penataan di kawasan Bromo, termasuk kedepannya bagaimana,” jelas Sarmin kepada Koran Pantura kemarin.

Sarmin tidak bisa menjelaskan detail pertemuan itu. Termasuk apakah ada pembahasan juga soal kereta gantung dan pembahasan dengan Peraturan Presiden RI nomor 80 tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo – Lamongan, Kawasan Bromo – Tengger – Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan. “Sedikit juga bahas soal Perpres 80/2019,” katanya.

Sedangkan berdasar informasi yang diterima Koran Pantura, adanya audiensi ini sebenarnya menjawab berbagai problem yang dilontarkan sejumlah kalangan seputar wisata Gunung Bromo. Apalagi, Bromo Tengger Semeru (BTS) menjadi salah satu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).

Pemerhati lingkungan dan pariwisata di kawasan Gunung Bromo Sigit Pramono juga punya banyak pikiran.  Menurutnya, dari sisi pengelolaan, kawasan taman nasional Bromo ada di bawah Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (BB TNBTS), sebuah institusi dalam kendali pemerintahan pusat yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

“Dan seperti yang umum terjadi di negeri kita tercinta ini, jika menyangkut kewenangan  mereka saling menekankan hak masing-masing. Tetapi giliran menyangkut kewajiban mengelola dan memenuhi hak masyarakat serta wisatawan yang datang ke Bromo, mereka saling mengangkat bahu dan mengarahkan telunjuknya ke pihak lain  yang dianggap lebih bertanggung jawab,” kata Sigit.

Sigit beranggapan, akar masalah utamanya barangkali adalah soal uang atau dana. Pengunjung Bromo membayar Rp 24.000 untuk wisatawan domestik dan Rp 320.000 untuk turis asing. Ini tarif  yang baru dinaikkan per Juni 2019 dengan alasan untuk meningkatkan layanan.

“Dalam kenyataannya setelah dinaikkan tarifnya, tidak terasakan adanya peningkatan pelayanan sama sekali. Bahkan untuk fasilitas paling dasar untuk tempat wisata yaitu toilet, tetap saja buruk. Layanan yang lain juga tidak ada peningkatan. Pada setiap akhir pekan dan masa liburan, area tertentu di kawasan Bromo seperti Penanjakan misalnya,  tetap saja semrawut, gaduh dan padat polusi udara dan suara,” tambahnya.

Menurutnya, di saat-saat seperti ini wisatawan sering merasa Bromo itu seperti tidak ada pengelolanya. Negara tidak hadir di Bromo. Padahal sebagai konsumen yang sudah membayar Rp 24.000 (domestik) dan Rp 320.000 (asing) sangat pantas kalau mereka mempertanyakan haknya.

“Saya dapat apa kalau berkunjung ke Bromo?  Mengharapkan toilet bersih dan cukup air saja,  mereka tidak memperolehnya. Bahkan mereka masih harus bayar lagi jika memakai toilet. Sangat wajar jika banyak wisatawan marah soal toilet ini. Karena mereka punya pembanding” ujarnya.

Sigit mengusulkan tiket masuk tidak dikembalikan dalam bentuk penyediaan fasilitas sanitasi dan lainnya, Sebab, selama ini, dari hasil tiket masuk itu sebagian paling besar uang tiket disetorkan ke pemerintah pusat, menjadi penerimaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dari informasi yang diperoleh dari pihak Taman Nasional penerimaan tiket masuk sebesar Rp 26 miliar dalam satu tahun, yang dikembalikan ke Taman Nasional hanya Rp 1,5 miliar.

Pantas saja wisatawan Bromo tidak mendapatkan haknya untuk fasilitas dan layanan yang layak ketika berkunjung ke Bromo. Pernah di dalam suatu diskusi disebutkan alasan mengapa dana yang dikembalikan ke Taman Nasional Bromo kecil,  karena itu digunakan untuk menyubsidi silang taman-taman nasional lain di Indonesia yang penerimaan tiketnya kecil.

“Kalau betul itu alasannya, sungguh tidak masuk akal. Karena wisatawan yang berkunjung ke Bromo sudah membayar mahal, sangat wajar jika mereka harus dilayani dengan baik.  Tidak adil jika mereka harus menyubsidi pengunjung taman nasional lain di Indonesia,” tambahnya.

Sigit juga menjelaskan di kawasan Bromo masih ada persoalan kebutuhan manusia yang paling mendasar, yaitu air.  Selama ini masyarakat dan pelaku usaha penginapan mengangkut air bersih dari kawasan bawah hingga 20 km jauhnya. “Di tengah kegembiraan akan hadirnya kereta gantung dan lainnya, sangat masuk akal jika masyarakat mempertanyakan, mampukah kita mengelola Bromo jika kehadiran kereta gantung menyebabkan peningkatan pengunjung Bromo 2 sampai 5 kali lipat?” tambahnya.

Sigit menambahkan, persoalan ini sebenarnya sudah ada solusi, yakni untuk mengatasinya persoalan tumpang tindihnya kewenangan birokrasi, pemerintah akan membentuk semacam Badan Otorita untuk mengelola Bromo. “Gagasan yang sangat bagus dan ideal. Tetapi sejauh ini belum terlihat ada realisasi dan langkah nyatanya,” terangnya. (rul/iwy/bersambung)


Bagikan Artikel