Sosbudpar

Ditempeli Stiker Miskin, Ada Ratusan KPM Mengundurkan Diri


PROBOLINGGO – Program penempelan stiker keluarga miskin di rumah-rumah KPM (Keluarga Penerima Manfaat), rupanya berdampak. Baru beberapa hari penempelan stiker itu dilakukan di rumah-rumah penerima bantuan PKH (Program Keluarga Harapan), tercatat sudah ada 250 KPM mengundurkan diri.

Jumlah KPM yang mengundurkan diri itu dipastikan akan terus bertambah. Sebab, program penempelan stiker masih akan berlangsung sampai akhir Maret mendatang.

“Saat ini masih berlangsung penempelan stiker di rumah penerima manfaat. Hingga kini jumlah warga yang sudah mengundurkan diri dari penerima bantuan dampak dari penempelan stiker itu mencapai 250-an,” kata Koordinator PKH Kabupaten Probolinggo Fathurossi Amien kepada Koran Pantura, Minggu (1/3).

Menurutnya, para KPM itu mengundurkan diri secara sukerala karena merasa sudah sejahtera. Selain itu juga karena adanya imbauan yang disampaikan dalam sosialisasi. “Jadi, mereka mengundurkan diri dengan kesadaran sendiri dan pendekatan persuasif. Ini dampak dari penempelan stiker yang kami lakukan,” ujarnya.

Sementara itu berdasarkan informasi yang dihimpun Koran Pantura, ratusan KPM tersebut sebagian besar mengaku mengundurkan diri sebagai penerima bantuan sosial, lantaran merasa sudah sejahtera. Selain itu, mereka malu apabila rumah mereka ditempeli stiker bertuliskan keluarga miskin penerima bantuan pemerintah.

Hal tersebut diperkuat oleh pengakuan Kepala Desa Kedungrejo Kecamatan Bantaran Rahim. Ada 4 KPM di desanya yang mengundurkan diri pada hari pertama pelaksanaan penempelan stiker, Jumat (28/2) lalu. Mereka mundur lantaran merasa sudah sejahtera dan tidak lagi butuh bantuan sosial dari program PKH.

“Mereka yang sudah mampu secara ekonomi, merasa malu dan keberatan ketika rumahnya hendak ditempeli stiker miskin. Jadi dengan kesadaran diri mereka langsung membuat surat pengunduran diri dan berharap bantuan itu dialihkan pada keluarga yang lebih berhak,” sebut Kades.

Mendapati adanya pengunduran diri warganya dari program PKH itu, Kades Rahim mengaku salut dan mengapresiasi. Menurutnya, bantuan sosial dari pemerintah adalah bantuan yang diberikan khusus kepada keluarga pra sejahtera. Tujuannya untuk mendorong keluarga pra sejahtera itu naik kelas menjadi keluarga sejahtera.

 “Kalau sudah sejahtera, katakan sejahtera. Jangan senang apalagi bangga kalau dapat bantuan sosial itu. Terlebih jika rumahnya bagus, tapi dicap stiker keluarga miskin. Harusnya budaya malu itu ada, karena sebenarnya masih ada banyak keluarga yang lebih layak mendapatkan bantuan itu,” tegasnya.

Pendamping PKH Kedungrejo Ismiyati menyampaikan bahwasannya alasan pengunduran diri keempat KPM tersebut memang murni atas kesadaran pribadi. Mereka mengaku sudah tidak lagi layak menerima bantuan sosial dari program PKH. “Mereka mundur karena merasa sudah tidak layak menerima bantuan. Karena dari segi ekonomi mereka merasa sudah lebih sejatera,” katanya.

Peneriman bantuan yang sudah mengundurkan diri akan dihentikan pada tahap ketiga yaitu pada Mei 2020 mendatang. Sedangkan Maret dan April, mereka masih bisa mendapatkan bantuan tersebut. “Bantuan tersebut masuk ke rekening penerima, dan jumlah bervariasi tergantung dari jumlah indikator yang ada di keluarga KPM itu,” pungkas Ismiyati.

Untuk diketahui, KPM penerima program PKH di kabupaten Probolinggo jumlahnya mencapai 89.659 KPM. Sedangkan untuk program BPNT jumlah lebih besar lagi yakni mencapai 163.852 KPM. Data ini berdasarkan SK Dirjen Penanganan Fakmis Nomor 13A/4/SK/HK.02.02/10/2019 tertanggal 10 oktober 2019 Tentang Perubahan KPM BPNT Tahun 2019. (tm/iwy)


Bagikan Artikel