Sosbudpar

Kajian Kereta Gantung Butuh 2 Tahun


SUKAPURA – Rencana pembangunan kereta gantung di kawasan Bromo belum terbentuk rencana detailnya. Bahkan, tahun ini dan tahun depan direncanakan masih tahap kajian (telaah) dan perencanaan. Karena, hingga saat ini belum diketahui dan ditetapkan kereta gantung tersebut untuk atraksi atau transportasi.

Kepala Dinas Budaya dan Pariwisata (Disbudpar) Provinsi Jatim, Sinarko saat dikonfirmasi mengatakan, perencanaan pembangunan kereta gantung di Bromo belum dibahas sampai detail. Bahkan, hingga saat ini belum diketahui dan ditetapkan kereta gantung tersebut untuk atraksi atau transportasi.

Sejauh ini, wisata Bromo memiliki beberapa atraksi. Mulai dari mulai kawah Bromo, bukit teletabis, penanjakan, serta Puncak Seruni Point. Jika kereta gantung ini bagian dari atraksi, kemungkinan telaahnya akan bisa.

“Kalau kereta gantung itu untuk transportasi, tentunya berbenturan dengan kepentingan yang lain. Sampai sekrang masih belum ada telaah yang pasti,” katanya.

Pengembangan Bromo terkait kereta gantung dikatakan Sinarko, perlu ada pembahasan lebih lanjut secara detail. Jika kereta gantung untuk atraksi, justru akan meramaikan pengunjung. Bahkan justru butuh transporasi ke spot dari pada aktivitas atraksi kereta gantung. “Tapi sampai saat ini, belum ada telaah sampai kearah itu,” ujarnya.

Perpres nomor 80 tahun 2019, kata Sinarko, baru tahun kemarin. Pihaknya ingin, tahun ini dan tahun depan menjadi tahun telaah lebih detail dan jelas. Sehingga, dampak negatif bisa dihindari. “Tentang sikap masyarakat, memang semua akan berpikir akan mengganggu kepentingan masyarakat. Tapi, pemerintah tidak akan melakukan seperti yang dipikirkan itu,” katanya.

Menurutnya, perencanaan kegiatan sebesar itu, tidak memungkinkan tahun ini telaah akan selesai. Bagaimana DED dan lainnya harus dibahas secara detail. Karena aspek sosial itu dipertimbangkan. Oleh karena itu, publik hearing itu wajib dilakukan dalam perencanaan.

“Itu masih global betul. Nanti akan dibicarakan lebih lanjut. Posisi dimana yang tidak merugikan dan perlu dilakukan. Karena sektor pariwista yang diuntungkan itu adalah masyarakat. Ekonomi impact itu mejadi nomor satu di pariwisata,” ungkapnya.

Sebelumnya, Pemprov Jatim telah meminta masukan yang terbaik bagi masyarakat Suku Tengger terkait rencana pembangunan kereta gantung. Bahkan, saat itu Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa hadir langsung di tengah masyarakat.

Menurutnya, adat dan budaya Suku Tengger harus terjaga. Tokoh adat dan tokoh agama harus menjadi pemilik wilayah sekitar Bromo. “Kami ingin agar dalam rencana pembangunan kawasan BTS, masyarakat juga dilibatkan dalam memberikan rekomendasi strategis,” ujarnya. (rul/ra)


Bagikan Artikel