Sosbudpar

MUI Rekom Pembubaran Padepokan Taat Pribadi


KRAKSAAN – Pengurus Daerah Majelis Ulama Indonesia (PD MUI) Kabupaten Probolinggo menghadirkan Ketua dan Sekretaris MUI dari 24 kecamatan sekabupaten. Itu dalam rangka kegiatan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) PD MUI tahun 2020.

Kegiatan itu kemarin (19/2) dipusatkan di Gedung Islamic Center Kota Kraksaan. Acara mengusung tema “Memperkokoh sinergitas Ulama dan Umaro dalam penguatan Dakwah Wasathiyah dan Ekonomi keummatan.”

Rakerda kali ini dihadiri Ketum PD MUI KH Munir Kholili, jajaran ketua yaitu KH. Abd. Wasik Hannan, Ustadz Muhammad Fadlal, H. Ahmad Banawir. Sekretaris Umum KH. M. Syihabuddin Sholeh. Jajaran sekretaris H. Yasin, Ahmad Roni Faisol. Komisi Fatwa KH. Mohammad Amin, Komisi Dakwah dan Ukhuwah Islamiyah, dan KH. Jamaluddin alhariri.

Kemudian hadir pula Rais Syuriyah PCNU Probolinggo, Komisi Hukum dan Perundang-Undangan, Komisi Hubungan Antar Daerah dan Antar Umat Beragama, Komisi Pendidikan dan Pengembangan Budaya Islam. Komisi Pemberdayaan Ekonomi Islam, dihadiri Ketua BAZNAS H. Ahmad Muzamil. Komisi Pemberdayaan Perempuan Hj. Mahtumah serta kepengurusan penting lainnya.

Sekjen MUI Kabupaten KH. Syihabuddin Sholeh melaporkan capaian kegiatan yang telah berhasil dilaksanakan PD MUI kabupaten serta sinergitas yang telah berhasil dibangun dengan berbagai instansi terkait di kabupaten Probolinggo yang menurutnya sangat penting dalam mendukung suksesnya program kerja MUI selama ini.

Ia menambahkan, MUI harus menjadi penggerak kepemimpinan dan kelembagaan umat yang efektif, serta menjadikan ulama sebagai panutan dalam menanamkan dan memupuk aqidah islamiyah. “Kita bangun sinergitas antara Ulama dengan Umaro dalam penguatan Dakwah Wasathiyah dan peningkatan Ekonomi keummatan,” tambahnya.

Selain itu, melalui Rakerda ini dapat menghasilkan rumusan pemikiran yang implementatif dalam menguatkan peran ulama di kabupaten Probolinggo, dalam mempercepat terwujudnya dakwah wasathiyah dengan meningkatnya perekonomian umat. Masyarakatnya maju, religius, hidup damai dan tercipta keharmonisan antar sesama.

Dalam Rakerda MUI di GIC ini salah satunya merekomendasikan agar Pemkab Probolinggo bersama Forkopimda menutup padepokan DKTP (Dimas Kanjeng Taat Pribadi). Seperti diketahui, padepokan DKTP masih ada, meski pemimpinnya, yaitu Taat Pribadi, kini menjalani masa hukumannya. (ra/iwy)


Bagikan Artikel