Sosbudpar

Soroti Pajak, Komisi II Sidak BJBR

PROBOLINGGO – Komisi II DPRD Kota Probolinggo akan mengkonfrontasi manajemen BJBR (Bee Jay Bakau Resort) dengan Pemkot Probolinggo. Sebab, berdasar sidak yang dilakukan Sabtu (5/10) sore lalu, Komisi II yang diketuai Sibro Malisi menemukan ketidaksesuaian retribusi parkir. 

Dalam rapat dengar pendapat (RDP) sehari sebelum sidak, Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (BPPKAD) menjelaskan kepada Komisi II bahwa BJBR menyetor pajak hiburan 15 persen. Komponen atau itemnya adalah karcis masuk dan retribusi parkir. Sedangkan seluruh hiburan dan permainan yang ada di dalam komplek ekowisata tersebut tidak berbayar alias gratis.

Tapi, saat sidak ke BJBR Sabtu lalu, Komisi II menemukan 2 hiburan yang ada di dalam area BJBR berbayar. Pengunjung BJBR yang masuk lokasi patung kuda ditarik Rp 30 ribu, dapat air kemasan. Untuk hiburan ketangkasan sepeda gantung, setiap pengunjung dapat menikmatinya dengan tarif Rp 30 ribu.

“DKUPP saat RDP kemarin melaporkan pajak hiburan terdiri dari karcis masuk dan parkir. Tempat hiburan yang ada di dalam BJBR katanya tidak berbayar. Tetapi kenyataan di lapangan, pengunjung ditarik. Masuk ke patung kuda Rp 30 ribu dapat 1 botol air kemasan. Di sepeda gantung, Rp 30 ribu. Lho disetor ke mana pajaknya,” tanya Sibro.

Lalu saat di BJBR, politisi Partai NasDem ini menemukan tiket retribusi parkir sepeda motor dan mobil sama berwarna kuning itu, tidak tertera harga yang berbeda. “Kata manajemen BJBR, parkir motor Rp 3 ribu, mobil Rp 5 ribu. Di lapangan memang parkir motor ada yang ditarik Rp 4 ribu, ada yang Rp5 ribu. Mobil, ada yang ditarik Rp10 ribu,” tambahnya.

Karena perbedaan-perbedaan ini, Sibro menyatakan bakal mengonfrontasi langsung BPPKAD dengan manajemen BJBR. Hanya saja, belum diketahui hari dan tanggal pastinya. Yang jelas Sibro berkeingingan secepatnya pertemuan itu digelar.

Sibro mengatakan, retribusi parkir dinilai terlalu kecil dibanding spot atau tempat parkir yang ada. Pendapatan parkir sebesar Rp 150 juta setahun dari 120 objek atau tempat parkir.

Jika dikalkulasi, maka jika setoran restribusi parkir dari setiap lokasi atau tempat diambil rata-rata Rp 12 juta setiap tahun, berarti setiap bulannya hanya dapat Rp 1 juta. “Berarti pendapatan parkir setiap harinya antara Rp 30 sampai Rp 35 ribu. Kalau satu hari hanya segitu, maka kendaraan roda 2 yang parkir hanya 30-34 unit. Ini tidak masuk akal. Terlalu kecil,” katanya. (gus/iwy)


Bagikan Artikel

Tinggalkan Balasan