Sosbudpar

Sangsi Penetapan Desa Tertinggal

PROBOLINGGO – Rilis Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD) Kementerian Desa RI bernomor 052/2018 membuat Pemkab Probolinggo heran. Pasalnya, dari 89 desa yang dikategorikan tertinggal di kabupaten setempat, ada 2 desa di Kota Kraksaan yang dinyatakan tertinggal.

Desa-desa tersebut adalah Rangkang dan Sidopekso. Padahal dari jarak tempuh, Rangkang hanya berjarak 3,1 kilometer saja dari pusat pemerintahan. Sedangkan Desa Sidopekso lebih dekat dekat lagi. Yakni 2,3 kilometer.

Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Probolinggo Puja Kurniawan mengaku heran dengan parameter yang digunakan Dirjen PPMD dalam menentukan status desa tertinggal. Pasalnya, Rangkang dan Sidopekso oleh Dirjen PPMD dimasukkan dalam kategori desa tertinggal.

“Padahal ada banyak desa di kawasan pegunungan, yaitu Kecamatan Sumber dan Kecamatan Lumbang, justru bebas dari desa tertinggal. Padahal medannya sulit. Jaraknya juga puluhan kilometer dari pusat pemerintahan. Kecamatan Bantaran, Pajarakan, dan Maron juga bebas (dari status desa tertinggal),” ungkapnya, Rabu (5/12).

Menurut Puja, selain Kraksaan, masih ada 18 kecamatan lain yang memiliki desa yang dikategorikan sebagai desa tertinggal. “Terkait data yang ada di SK Dirjen PPMD nomor 052/2018 yang merilis desa-desa tertinggal di Kabupaten Probolinggo itu, kami sebagai perwakilan Pemkab Probolinggo menyatakan sangsi sekaligus heran,” tegasnya.

Di sisi lain, Puja menyatakan bahwa upaya pengentasan 89 desa tertinggal telah mulai dilaksanakan oleh Dinas PMD Kabupaten Probolinggo. Salah satunya dengan program  One Village One Product. Program tersebut diyakini mampu mendorong kemandirian desa.

“Program ini sesuai amanah Bupati Probolinggo Hj P Tantriana Sari. Targetnya, pada tahun 2020 mendatang, 89 desa yang dikategorikan tertinggal itu naik status menjadi desa berkembang,” ungkapnya. (tm/eem)


Bagikan Artikel

Tinggalkan Balasan