Sosbudpar

Gelar Musrenbang RPJMD Tahun 2018-2023

Kepala Bappeda Kabupaten Probolinggo Ir. Anggit Hermanuadi, M.Si menyampaikan seluk beluk acara Musrenbang RPJMD 2018-2023. (Rahmat/Koran Pantura)

KRAKSAAN – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo tahun 2018-2023 digelar Selasa (4/12). Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menghelatnya di Auditorium Madakaripura, Kantor Bupati Probolinggo di Kota Kraksaan.

Pimpinan legislatif,  seluruh pimpinan dan jajaran OPD hadir. Juga diikuti stakeholder terkait dari unsur instansi vertikal, perusahaan, ormas, tokoh agama/masyarakat, dan kaum intelektual.

Bupati Probolinggo Hj. P Tantriana SE menyampaikan arah pembangunannya untuk 5 tahun ke depan. Hal itu tertuang dalam Visi pembangunan, yakni Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Probolinggo Berakhlak Mulia yang Sejahtera Berkeadilan dan Berdaya Saing.

“Visi itu tertuang dalam 4 Misi, yang pertama mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia melalui tatanan kehidupan tentram dan toleran,” kata Bupati.

Misi kedua yakni sejahtera diwujudkan melalui peningkatan SDM dan penurunan angka kemiskinan. Ketiga, Keadilan sosial diwujudkan dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Keempat, daya saing diwujudkan melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan.

Sementara itu Kepala Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) V Jember R Tjahjo Widodo mengatakan, pihaknya segera memindahkan pos perizinan. Jika biasanya harus dilakukan di Kantor Pemprov Jatim, kini bisa dilakukan di Bakorwil Jember.

Ia mengungkapkan, ada beberapa peluang UMKM yang bisa dimaksimalkan untuk mendongkrak ekonomi yakni ekspor produk bawang goreng atau hunay asal Dringu. “Ini mendukung perizinan terkait program Pemkab Probolinggo,” kata Cahyo.

Pada pertemuan itu, Ir Suci Purnomo MM selaku perwakilan Bappeda Jawa Timur memberikan beberapa arahan. “Arahan Pemprov Jatim, pemerintah daerah wajib melakukan penelaahan lingkungan hidup untuk memastikan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis masuk dalam RPJMD sesuai amanat Permendagri 86 tahun 2017 pasal 47 dan pasal 20,” kata Suci.

Kepala Bappeda Kabupaten Probolinggo Ir. Anggit Hermanuadi menyebut, Musrenbang RPJMD 2018-2023 diikuti sekitar 250 peserta. “Diharapkan keluaran dari Musrenbang yakni penetapan sasaran dan prioritas daerah rencana program yang disertai indikator dan target kerja serta kebutuhan dalam RPJMD 2018-2023,” kata Anggit. (ra/adv)


Bagikan Artikel

Tinggalkan Balasan