Sosbudpar

Santunan Kematian Maksimal 3 Hari

Sekda Kota Probolinggo dr. Bambang Agus Suwignyo menyumbangkan uang untuk bantuan para korban bencana banjir di Sentani, Papua. Yang menarik sumbangan adalah Walikota Hadi Zainal Abidin dan jajaran Forkopimda. (Agus Purwoko/Koran Pantura)

PROBOLINGGO – Pemkot Probolinggo memiliki program populis berupa pemberian santunan kematian. Namun, program warisan mantan Walikota HM Buchori itu sempat dikeluhkan, lantaran proses pencairannya terbilang lamban. Namun, Walikota Hadi Zainal Abidin menetapkan kebijakan baru, bahwa santunan kematian harus sudah sampai kepada keluarga almarhum/almarhumah dalam waktu maksimal tiga hari. 

Sebelumnya memang santunan kematian sebesar Rp 750 ribu itu pencairannya lamban. Namun, Walikota Hadi Zainal Abidin kini tidak mau lagi mendengar ada keluhan tentang lambannya pencairan santunan tersebut. 

Hal itu disampaikan Walikota Hadi saat saat menjadi inspektur upacara peringatan HUT ke-100 Pemadam Kebakaran (Damkar), kemarin (18/3) pagi. Upacara bendera yang dilangsungkan di alun-alun tersebut juga untuk memperingati HUT ke-69 Satpol PP dan HUT ke-57 Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas).

Soal santunan kematian, Walikota Hadi meminta para camat, lurah, ketua RT dan RW agar lebih proaktif jika di wilayahnya ada warga yang meninggal. Walikota Hadi tidak ingin lagi mendengar pencairan santunan kematian terlambat. “Secepatnya dicairkan. Kami batasi tiga hari, harus sudah di tangan keluarga almarhum.  Kami akan melihat kinerja dan komitmen aparat kami,” tegas Walikota.

Sementara, dalam upacara kemarin, Walikota juga menyerahkan SK pengangkatan 117 CPNS hasil rekruitmen terbaru. Mereka terdiri dari 12 orang CPNS formasi tenaga honorer K II, 1 orang dari formasi disabilitas, 3 dari formasi lulusan terbaik atau cumlaude dan 101 orang dari formasi umum.

Berikutnya, Walikota juga menyerahkan surat penugasan kepada 40 Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang meliputi para sopir dinas pimpinan OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Kepada para sopir itu juga diberi tambahan penghasilan sebesar Rp 500 ribu, setiap bulan.

Ini sesuai Perwali nomor 32 tahun 2019 tentang perubahaan keenam atas Perwali nomor 57.Tambahan penghasilan yang diterima para pengemudi, sebagian akan dibayarkan untuk Jaminan Hari Tua (JHT) pada BPJS Ketenegakerjaan.

Dalam kesempatan itu, Walikota Hadi Zainal Abidin juga menyerahkan surat tugas kepada 28 PTT akuntansi yang telah lolos seleksi. “Ke depan kami juga akan meningkatkan kesejahteraan non ASN yang lain,” tambahnya.

Untuk diketahui, honorarium tenaga pelaksana kegiatan penunjang administrasi dan operasional rutin kantor atau kedinasan sebesar Rp 835.500. Dengan demikian, setelah ada penghasilan tambahan, para sopir akan mengantongi honor Rp 1.335.500 setiap bulan.

Saat ditemui usai upacara, Walikota Hadi yang didampingi Wawali HMS Subri mengatakan, tambahan honor Rp 500 ribu per orang bagi pengemudi non ASN itu tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan, sesuai janji kampanyenya. “Banyak pertimbangan kenapa sopir didahulukan. Tentunya disesuaikan dengan beban kerja, tugas dan fungsinya,” ujarnya.

Selanjutnya, Walikota meminta non ASN lainnya untuk bersabar. Menurutnya, mereka akan diperhatikan juga kesejahteraannya. Tentu disesuaikan dengan PAD. Yang jelas, lanjut Walikota, peningkatan kesejahteraan harus dibarengi kinerja dan kedisiplinan.

Sebelum meninggalkan tempat upacara, Walikota Hadi menyempatkan diri berkeliling bersama Wawali Subri dan Forkopimda untuk menggalang dana bantuan bencana. Hasilnya, terkumpul dana sekitar Rp 4 juta yang akan disumbangkan untuk para korban bencana banjir di Sentani, Papua. “Untuk membantu mengurangi beban saudara kita di sana,” kata Walikota. (gus/iwy)


Bagikan Artikel

Tinggalkan Balasan