Sosbudpar

Ojek Gratis, BBM Ditanggung, Cegah Anak Putus Sekolah


Bupati Probolinggo Hj. P. Tantriana Sari menyerahkan gaji pertama OASE kepada Sanin, Senin (11/3) lalu. (Deni Ahmad Wijaya/Koran Pantura)

PROBOLINGGO – Kawasan pedalaman identik dengan kawasan di mana ada beberapa anak usia sekolah yang tidak bersekolah. Hal tersebut juga mungkin terjadi di kawasan pedalaman di Kabupaten Probolinggo yang memiliki banyak daerah yang dicap sebagai kantung kemiskinan. Untuk mengatasi fenomena tersebut, Pemkab Probolinggo mengandalkan sejumlah program baru. Salah satunya adalah program Ojek Anak Sekolah. Disingkat OASe.

Salah seorang warga yang bergabung dalam program ini adalah sesosok lelaki paruh baya bernama Samin. Usianya 54 tahun, warga Dusun Klakah, Desa Andungbiru, Kecamatan Tiris. Ia mengendarai sebuah motor bebek di jalan makadam yang sempit, licin, dan dipenuhi bebatuan tajam di sekitar tempat tinggalnya itu, Senin (11/3) siang lalu.

Kedua kaki dengan sandal jepit di bagian telapak, ia gunakan secara bergantian untuk menyangga motor agar tidak oleng. Terutama ketika melewati jalan yang membuat laju motornya tidak seimbang.

Jalur itu dilaluinya saban hari. Jaket hitam tebal ia kenakan sebagai pelindung dari dinginnya pagi dan teriknya siang. Di bagian depan jaket bertuliskan 2 kata: Ojek Siswa.

Lelaki itu bernama Sanin. Usianya sudah 54 tahun. Ia adalah satu dari 400 warga yang disulap menjadi tukang ojek. Pendapatannya sebagai ojek dadakan tidak didapat dari penumpang. Tetapi langsung dari Pemkab Probolinggo.

Siang itu, Sanin tengah menjemput Siti Aisyah, anak keduanya yang duduk di bangku VIII di SMPN 3 Tiris. Dari rumah menuju sekolah tersebut, Sanin menempuh jarak sekitar 6 kilometer. Jalur yang dilalui cukup ekstrem dengan sisi jalan berupa dataran curam dan terkadang menerobos jalur sempit dengan lebar 1 meter.

“Ya begini kesehariannya saya. Jadi tukang ojek buat anak saya sendiri,” tutur Sanin kepada Koran Pantura.

Setiap hari, ia mengantarkan anaknya berangkat sekolah pukul 06.30. Setelah itu pulang ke rumah, lalu menjemput si anak sekitar pukul 13.00. Kendati tidak ada razia polisi di kawasan lereng Argopuro, Sanin tidak pernah lepas dari perlengkapan berkendaranya. Tetap pakai helm, meskipun berangkat bersandal jepit, demi keamanan berkendara.

“Dulu anak saya sekolah di SDI Darussalam. Sekolahnya dekat, bisa ditempuh dengan jalan kaki. Sekarang sudah SMP, jaraknya makin jauh. Harus saya antar ke sekolah,” terang bapak 2 anak ini.

Ia sempat merasa agak berat mengantarkan anaknya setiap hari ke sekolah. Sebab, setiap hari ia harus selalu mengisi motornya dengan Bahan Bakar Minyak (BBM). Pendapatan hariannya yang terbilang pas-pasan, masih harus terkuras untuk membeli BBM. “Saya kerja jadi kuli angkut kayu. Kalau ada orang tebang pohon sengon atau pohon mahoni, kadang saya dipekerjakan,” ujar Sanin.

Tenaga Sanin dalam sehari dihargai Rp 60 ribu. Itu pun tidak ia dapatkan setiap hari. Kadang 10 hari sekali, bahkan pernah 1 bulan baru ada pesanan lagi. “Di luar dari itu, setiap hari saya ngarit (mencari rumput, red) untuk sapi tetangga saya,” ungkapnya.

Dari pekerjaan mencari rumput itu, ada kesepakatan pendapatan bersih dibagi dua. Misalnya, seekor sapi dibeli seharga Rp 10 juta dan dijual laku Rp 12 juta, maka keuntungan Rp 2 juta dibagi dua. “Dapat masing-masing Rp 1 juta. Biasanya 1 tahun baru dapat uang segitu. Makanya, saya agak khawatir tidak bisa menyekolahkan anak sampai tuntas,” sebutnya.

Namun kini Sanin bisa bernapas lega. Program OASe yang digagas oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo membawa angin segar. Ia mendapatkan pendapatan rutin setiap bulan sebesar Rp 350 ribu. “Ya senang lah. Sekarang punya pendapatan pasti per bulannya. Anak juga punya harapan buat tetap bersekolah,” ungkapnya.

Siti Aisyah (15), putri kedua dari Sanin mengatakan, sejak duduk di bangku kelas VIII SMPN 3 Tiris, ayahnya selalu mengantar sekaligus menjemputnya tiap hari. Hal tersebut tidak selalu terjadi ketika Siti masih duduk di bangku kelas VII. “Dulu kadang bapak gak bisa antar, gak tahu alasannya apa. Jadinya saya gak sekolah. Kalau sekarang setiap hari,” tuturnya.

Menurutnya, tidak semua siswa di SMPN 3 Tiris menjadi penerima manfaat program OASe. Hanya siswa yang rumahnya pelosok yang mendapatkan program tersebut. “Cuman beberapa saja. Kalau di dusun sini ada 5 anak, termasuk saya,” katanya.

Siti mengaku mendapatkan dukungan dari kedua orang tuanya untuk tetap bersekolah. Ia tidak ingin putus sekolah seperti kebanyakan anak di dusunnya. Ia mengungkapkan, anak perempuan di wilayah pegunungan begitu lulus SMP, tidak sedikit yang dinikahkan, walaupun secara sirri.

“Saya mau tetap sekolah. Setelah lulus SMP, saya mau mondok di Brani Kulon Kecamatan Maron. Biar dapat ilmu agama juga ilmu umum. Kalau bisa, habis mondok terus kuliah,” harap Siti.

Di sisi lain, Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kabupaten Probolinggo Dewi Korina mengatakan, pihaknya pernah melakukan pendataan ATS (Anak Tidak Sekolah) pada pertengahan 2017 lalu. Hasilnya, jumlah ATS mencapai 9.174 orang. Mayoritas berada di kawasan pegunungan yang jauh dari jangkauan lembaga pendidikan. Baik karena faktor ekonomi maupun infrastruktur.

“Awal tahun 2018 lalu datanya bahkan mencapai 10 ribuan siswa. Tapi sebagian sudah kami fasilitasi dengan ujian paket A, B dan C tahun lalu dan tahun ini,” terangnya.

Dewi mengakui sulitnya akses ke sekolah menjadi salah satu indikator terjadinya ATS. Bahkan, tahun 2017 lalu sempat ada 1 angkatan kelas VI yang enggan meneruskan pendidikan ke tingkat SMP/MTs.

“Satu angkatan itu jumlahnya 30-an siswa di SDN Kedawung 3, Kecamatan Kuripan. Mereka gak mau meneruskan sekolah karena letak SMP-nya jauh, di SMPN 1 Wonomerto,” bebernya.

Begitu menerima laporan tersebut, Dewi lalu meninjau langsung ke lokasi. Ternyata benar adanya. Jarak antara SDN Kedawung 3 dengan SMPN 1 Wonomerto sekitar 10 kilometer dengan medan yang sulit dilalui.

“Para guru di sana kalau mau ngajar harus naik ojek atau minta antar Polsek naik mobil Ranger itu. Akhirnya, kami fasilitasi dengan pendirian SMPN terbuka. Tempatnya di sana (Kedawung, red), sekolah induknya adalah SMPN 1 Wonomerto,” paparnya.

Kondisi ini membuat Pemkab Probolinggo bergerak cepat mencari solusinya. Tahun 2018, Pemkab menganggarkan program OASe untuk direalisasikan terhitung sejak Februari 2019. Tak tanggung, Pemkab menggelontorkan anggaran Rp 1,5 miliar. “Masa kerja tukang ojek ini 6 kali dalam sepekan, atau sesuai dengan kalender sekolah,” sebut Dewi.

Jumlah tukang ojek yang diberdayakan se Kabupaten Probolinggo sebanyak 400 orang. Setiap tukang ojek mengantar jemput 1 siswa per hari. Upahnya Rp 350 ribu per bulan. Terhitung per 1 Februari hingga Desember 2019. “Kami anggarkan untuk upah 11 bulan. Total Rp 1.540.000.000 (Rp 1,5 miliar) setahun ini,” sebutnya.

Program ini tersebar di kecamatan yang medannya sulit untuk dilalui siswa ke sekolah. Rata-rata berada di lereng gunung Argopuro dan kawasan Gunung Bromo. “Ada di Tiris, Krucil, Sukapura, Lumbang, Sumber, Kuripan, Pakuniran, Kotaanyar, Tongas, Tegalsiwalan, Banyuanyar dan Wonomerto. Itu wilayah sulit semua,” terangnya.

Bupati Probolinggo Hj. P. Tantriana Sari menerangkan, program tersebut disebut OASe yang merupakan singkatan dari Ojek Anak Sekolah. Sementara OASe secara harfiah adalah sumber air di gurun pasir. “Saya berharap program ini juga memberikan kesegaran ekonomi bagi masyarakat selayaknya OASE sesungguhnya,” harapnya.

Ia membandingkan dengan masa kecilnya saat di sekolah dulu. Lahir di keluarga tenaga pendidik, Tantri kecil dituntut menimba ilmu di sekolah favorit. Persoalannya, jarak tempuh rumah dengan sekolahnya sekitar 30 kilometer. “Saya naik angkot. Berangkat jam 5 pagi. Ongkos angkot ya dari orang tua. Gak ada bantuan pemerintah waktu itu,” kata Bupati Probolinggo 2 periode ini.

Ketika melihat banyak siswa di kawasan pegunungan Probolinggo yang sulit menjangkau sekolah, ia pun berinisiatif meluncurkan OASe. Program tersebut diharapkan melengkapi bantuan pendidikan dari pemerintah bagi siswa dan orang tua siswa.

“Saya jamin siswa-siswa di wilayah sulit mulai tahun ini ke sekolah gak perlu bingung. Diantar dan dijemput gratis. Gak perlu bayar, saya yang bayar,” tegas perempuan kelahiran Kabupaten Ponorogo, 23 Mei 1983 ini.

Bupati berpesan kepada tukang ojek yang telah menjalankan OASe agar terus menyemangati siswa/siswinya agar rajin bersekolah. Ia mengakui bahwa pendapatan yang diberikan Pemkab hanya untuk tambahan pendapatan saja.

“Antar siswa pukul 06.30, setelah itu pulang dan bisa kerja lainnya. Nanti balik kalau waktu jam pulang sekolah. Kalau ditotal, kerja gak sampai 1 jam sehari, dapat gaji rutin, yang gaji pemerintah lagi. Kan keren,” seloroh istri dari Anggota Komisi VIII DPR RI H. Hasan Aminuddin ini. (awi/eem)


Bagikan Artikel