Sosbudpar

Oktober, 205 Perempuan jadi Janda


PROBOLINGGO – Putusan perceraian di Pengadilan Agama (PA) Kraksaan, Kabupaten Probolinggo tiap bulannya selalu tinggi. Namun pada Oktober lalu, jumlahnya tidak sebanyak putusan perceraian pada September lalu.

Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kraksaan Syafiudin mengatakan, selama Oktober, pihaknya menerima pengajuan 232 perkara cerai baru. Dari jumlah tersebut, cerai gugat (CG) mencapai 156 perkara. Sedangkan perkara Cerai Talak (CT) jumlahnya 76 perkara.

“Ada 205 perkara yang kami putus. Yaitu CT ada 64 perkara, yang CG mencapai 141 perkara. Dibanding September, ini lebih sedikit, karena yang September itu yang kami putus mencapai 212 perkara,” katanya Rabu (3/11).

Syafiudin menerangkan, selama setahun terakhir, faktor ekonomi merupakan penyebab utama perkara cerai yang ditangani pihaknya. Faktor pandemi Covid-19 juga berpengaruh karena kondisi ekonomi secara nasional mengalami masalah serius.

“Sebelum adanya pandemi, biasanya perkara cerai yang masuk itu didominasi oleh faktor pertengkaran. Sekarang persoalannya sudah beda, ekonomi yang dominan,” ungkapnya.

Dari seluruh perkara yang diputus pihaknya pada Oktober, tercatat ada 127 perkara perceraian yang terjadi lantaran faktor ekonomi. Hal ini kata Syafiudin, menunjukkan bahwa lebih dari separo perkara cerai di PA Kraksaan terjadi karena faktor ekonomi keluarga.

Setelah itu, pertengkaran juga menjadi penyebab perceraian. Ada juga faktor kekerasan dalam rumah tangga hingga faktor kawin paksa.

“Ada 2 orang yang bercerai karena perkawinannya itu merupakan paksaan. Kalau sudah seperti ini, kasihan. Baru nikah, tidak lama kemudian bercerai,” ujarnya. (ay/eem)


Bagikan Artikel