Politik & Pemerintahan

DPRD Kabupaten Probolinggo Sepakati KUA-PPAS APBD TA 2022


PROBOLINGGO – Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Probolinggo telah membahas dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2022. Kedua belah pihak sepakat untuk meneken nota kesepakatan tentang KUA dan PPAS APBD Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2022, Rabu (4/8).

Penandatanganan nota kesepakatan bersama tersebut diawali dengan penyampaian Laporan Banggar yang dibacakan oleh Hafiluddin Faqih, anggota Komisi D DPRD Kabupaten Probolinggo. Selain disaksikan Pimpinan DPRD dan perwakilan anggota DPRD Kabupaten Probolinggo, penandatanganan nota kesepakatan ini juga disaksikan oleh seluruh anggota DPRD Kabupaten Probolinggo. Bupati Probolinggo Hj. P. Tantriana Sari, SE bersama seluruh pejabat di lingkungan Pemkab Probolinggo juga turut menyaksikan jalannya kegiatan tersebut.

Banggar melaporkan bahwa Banggar mengambil kesimpulan secara umum dan sistematika bahwa penyusunan dokumen KUA-PPAS APBD Kabupaten Probolinggo tahun 2022 telah memenuhi ketentuan sebagaimana mestinya.

“Sebagaimana dalam pembahasan bersama antara Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Ada enam hal yang menjadi masukan kami untuk penyempurnaan dokumen KUA PPAS tahun anggaran 2022 ini,” ujar Hafiluddin Faqih.

Masukan pertama, harapan setelah berakhirnya PPKM, pembangunan infrastruktur/fisik supaya segera dilaksanakan. Kedua, pelaksanaan percepatan vaksinasi agar dilakukan secara menyeluruh dengan tujuan untuk menekan penyebaran Covid-19. “Ketiga, monitoring ketersediaan oksigen untuk pasien Covid-19 sebagai antisipasi kekurangan atau kelangkaan agar ditingkatkan,” terang Hafiluddin.

Keempat, tidak lama lagi akan ada banyak kepala desa yang berakhir masa jabatannya. Sembari menunggu pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, maka kekosongan jabatan akan diisi oleh Pejabat Sementara (Pj) dari PNS yang mampu memberikan edukasi dan sosialisasi protokol kesehatan Covid-19 kepada masyarakat desa. Kelima, di masa pandemi Covid-19 sekarang ini, tenaga kesehatan merupakan garda terdepan dalam penanganan Covid-19. Sehingga diharapkan adanya percepatan pemberian insentif sebagai salah satu penambah imun bagi para nakes.

“Terakhir atau yang keenam terkait dengan honorarium guru ngaji. Moohon agar dianggarkan juga honorarium guru ngaji atau sebutan lain yang sejenis bagi agama non Islam,” terangnya.

Dalam tanggapannya via teleconference, Bupati Tantri menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Hal itu ditujukan kepada Pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Probolinggo yang telah bersama-sama membahas rancangan KUA-PPAS APBD tahun 2022 dari awal sampai penandatanganan.

“Dengan ditandatanganinya nota kesepakatan KUA-PPAS APBD tahun 2022, maka eksekutif dan legislatif pada hakikatnya mempunyai tanggung jawab yang sama melalui fungsi dan kewenangannya masing-masing untuk pembangunan di Kabupaten Probolinggo dalam rangka mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan tahun anggaran 2022 mendatang,” terangnya.

Bupati Tantri mengemukakak, kesepakatan KUA dan PPAS adalah rangkuman persetujuan dari Pemkab Probolinggo dengan DPRD Kabupaten Probolinggo dalam proses awal penyusunan rancangan APBD Kabupaten Probolinggo tahun anggaran 2022.

“Selanjutnya Pemerintah Daerah melalui Tim Anggaran akan melakukan penyesuaian dalam dokumen KUA dan PPAS APBD Kabupaten Probolinggo tahun 2022 tersebut. Utamanya untuk mengakomodir semua catatan, koreksi, rekomendasi dan saran dari Badan Anggaran DPRD sebagai bahan penyempurnaan dokumen KUA dan PPAS, RKA Perangkat Daerah serta pada rancangan APBD Kabupaten Probolinggo tahun anggaran 2022,” terang Bupati Tantri. (tm/adv)


Bagikan Artikel