Politik & Pemerintahan

Walikota Minta DPRD Refocusing Dana Perjalanan Dinas


PROBOLINGGO – DPRD Kota Probolinggo belum memastikan jumlah anggaran Perjalanan Dinas (Perdin) yang bisa direfocusing untuk percepatan penanganan Covid-19. Alasannya, besaran angkanya masih akan dibicarakan di rapat pimpinan.

Hal itu terungkap dalam rapat Pimpinan DPRD dengan Walikota, Senin (7/12) siang. Alhasil, pertemuan yang berlangsung di ruang Command Center di kantor walikota itu belum menghasilkan keputusan apapun.

Padahal, pemkot berkeinginan DPRD menyebut jumlah anggaran perdinnya yang bisa direfocusing. Mengingat, anggaran refocusing yang disediakan pemkot sudah hampir habis dan masih kurang. Hanya, pemkot tidak menjelaskan angka kekurangan pastinya.

Tak hanya itu, pemkot juga menyayangkan ketidakhadiran 2 pimpinan yakni, wakil ketua 1 Abdul Harus Nasution dan wakil ketua II Fernanda Zulkarnain. Abdullah Mujib berterus terang, dua pinpinan tidak hadir lantaran ada kepentingan pribadi dan keluarga, yang tidak bisa ditinggalkan.

Meski hanya dihadiri ketua DPRD, pertemuan yang juga dihadiri Walikota Hadi Zainal Abidin dan Sekda drg Ninik Ira Wibawati dan Sekretaris DPRD itu tetap digelar. Dalam pertemuan singkat tersebut, Walikota Hadi mengatakan bahwa seluruh pimpinan diundang. “Bukan hanya ketua yang kami undang. Wakil Ketua I dan II juga kami beri undangan. Kami kirim undangannya Jumat kemarin,” tegasnya.

Bahkan pihaknya juga menulis agenda pertemuan, yakni tentang refocusing Perdin DPRD. Namun sayang, lanjut Walikota Hadi, kedua wakil ketua tidak hadir dan DPRD belum memutuskan jumlah anggaran perdinnya yang direfocusing. “Ada jeda waktu untuk membahas refocusing. Tapi itu tidak dilakukan, sehingga dewan belum menentukan jumlah anggaran perdinnya yang direfocusing,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Walikota Hadi juga menjelaskan dana refocusing untuk Kesehatan (Penanganan Kesehatan), bantuan sosial dan ekonomi. Di antaranya, pendirian rumah sakit darurat di area Rusunawa Mayangan, berikut sarana dan prasarana (alat kesehatan) dan obat-obatan. “Untuk kebutuhan kesehatannya saja Rp 12,5 miliar. Belum termasuk pengadaan tabung oksigen dan ventilator,” sebutnya.

Ditambahkan, anggaran untuk penanganan Covid-19 menurut hitungan sementara sebesar Rp 16,5 miliar, bahkan bisa lebih. Dana sebanyak itu untuk biaya penanggulangan penyebaran virus sampai Desember 2021.

“Anggaran yang dibutuhkan banyak. Karena jumlah yang terpapar tahun ini lebih banyak dari tahun sebelumnya. Anggaran ini juga untuk petugas (nakes) dan operasi yustisi. Di tingkat RT juga ada petugas. Itu juga butuh biaya,” ujarnya.

Usai pertemuan, Abdul Mujib mengatakan bahwa pada prinsipnya dewan siap anggaran perdinnya direfocusing untuk penanganan Covid-19. Sebab, itu untuk kemaslahatan dan kepentingan masyarakat. Hanya, pihaknya belum bisa menentukan besaran refocusingnya. “Masih perlu kami bicarakan dengan teman-teman. Di sisi lain, kami punya program yang harus dijalankan dan tidak boleh ditinggalkan,” ungkapnya.

Tentang ketidakhadiran dua wakilnya, Mujib mengatakan bahwa sebelum berangkat ke kantor walikota, pihaknya sudah berbicara dengan wakilnya. Namun, karena alasan keperluan pribadi dan keluarga, mereka tidak hadir.

Sementara, Sekretaris DPRD Teguh Bagus Sujarwo menyebutkan anggaran dewan tahun ini sudah direfocusing sebesar Rp 2,5 miliar. Saat ini sisa anggaran perdin Rp 5,6 miliar yang akan digunakan untuk perdin mulai Agustus hingga Desember.

“Soal berapa yang akan direfocusing, kami serahkan ke DPRD. Kami kan hanya sekwan. Kepala OPD kami, 30 orang yang duduk di dewan. Kalau tentang biaya perdin dewan, setiap bulannya Rp 1 miliar,” ujarnya.

Sedangkan Wakil Ketua I DPRD Kota Probolinggo Haris Nasution melalui pesan singkat  mengaku tidak hadir dalam pertemuan tersebut karena istrinya sedang sakit. Adapun Wakil Ketua II Fernanda Zulkarnain mengaku dirinya tidak hadir lantaran tubuhnya kurang fit, sehingga harus istirahat di rumah.

Tentang hasil pertemuan, Fernanda mengaku belum mendapat laporan dari sekertariat dewan. Meski begitu, ia tidak mempermasalahkan anggaran perdin akan direfocusing. “Intinya sah-sah saja mau merefocusing anggaran mana saja. Yang penting ada skala prioritas,” katanya.

Menurutnya, anggaran yang sekiranya tidak berjalan maksimal, bisa direfocusing. Yang penting, jelas peruntukannya. “Jangan sampai terjadi seperti tahun lalu, yang meninggalkan sisa anggaran sebesar Rp 40 M lebih lantaran tidak terserap. Kalau anggaran sebesar itu untuk bantuan masyarakat, bisa ratusan ribu orang yang dapat,” tambahnya.

Fernanda juga memberitahukan, kalau tahun ini pemerintah kota memiliki anggaran BTT (Biaya Tidak Terduga) senilai kurang lebih Rp 15 M. Dana sebanyak itu bisa digunakan bansos ke masyarakat. “Dana itu bisa untuk bansos. Tinggal menggeser TAPD-nya. Kalau masih kurang untuk bansos, bisa me refocusing anggaran OPD-OPD,” jelasnya.

Ia mencontohkan anggaran Sekretariat Dewan, Dinas PUPR, Dispendik atau OPD lainnya. Lalu kalau ada pembangunan yang tidak bisa digarap atau diselesaikan di tahun ini, anggarannya juga bisa direfocusing. Malah, lanjut Fernanda, hal seperti itu dianjurkan oleh pemerintah pusat. (gus/iwy)


Bagikan Artikel